- GPBSI pastikan video Presiden Prabowo tak lagi ditayangkan di bioskop.
- Iklan Presiden Prabowo di bioskop bersifat layanan masyarakat dan gratis.
- Istana mengatakan bioskop sama saja dengan telivisi dan media lain.
Suara.com - Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) memastikan iklan Presiden Prabowo di bioskop sudah di take down atau tidak ditayangkan lagi. Hal ini dikarenakan sudah selesainya kerja sama dengan pihak bioskop.
Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Suprayitno mengatakan kerja sama ini hanya bersifat sementara dan tidak ada nilai proyek iklannya. Sebab, video itu diklasifikasikan sebagai Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
"Setahu saya sudah di take down semuanya di bioskop karena biasanya iklan layanan masyarakat itu punya waktu jangka pendek," katanya saat dihubungi Suara.com, Senin (15/9/2025).
Dia pun menekankan tidak ada kontrak kerja sama dengan pemerintah. Sebab, iklan layanan masyarakat itu tidak dipungut biaya dan bersifat gratis.
"Spesifiknya, bioskop itu slot iklan layanan masyarakat sesuai kebijakan masing-masing dan beda-beda. Tapi, iklan masyarakat itu selama slotnya adanya jadi bisa ditayangkan iklan layan masyarakatnya," jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa layar bioskop pada dasarnya tidak berbeda dengan media lain seperti televisi, yang dapat diisi oleh berbagai jenis iklan, baik komersial maupun non-komersial.
"Kalau pesan komersial saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden enggak boleh?" tanyanya retoris.
Menurutnya, tujuan utama video tersebut adalah murni untuk menyosialisasikan pencapaian pemerintah agar masyarakat luas memahami program-program yang telah dan sedang dikerjakan.
Menariknya, Hasan Nasbi mengklaim bahwa kerja sama penayangan video ini tidak melibatkan biaya sepeser pun dari anggaran negara.
Baca Juga: Geger Nampan MBG Diduga Mengandung Babi, Hasan Nasbi: Bisa Diuji, Jangan Gampang Termakan Isu
Ia menyebut bahwa hal ini dapat terwujud berkat komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung upaya pemerintah dalam menyosialisasikan kinerjanya.
Meski polemik ini telah mereda seiring berakhirnya masa tayang iklan, diskusi tentang batas antara layanan publik dan pesan politik di ruang komersial kini terbuka lebar.
