Infografis
- Pemerintah berencana menekan beban subsidi listrik, tetapi Purbaya menjamin langkah ini tidak akan dilakukan dengan menaikkan tarif listrik yang akan memberatkan masyarakat.
- Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah akan fokus pada pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sumber energi terbarukan lainnya yang dinilai memiliki biaya produksi lebih rendah.
- Purbaya secara tegas menepis anggapan bahwa pemerintah tengah memancing isu kenaikan tarif listrik, dan menegaskan kembali bahwa strategi utama adalah mencari sumber listrik yang lebih murah.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah sedang berupaya keras untuk menekan subsidi listrik.
Namun, ia menegaskan langkah ini tidak akan dibarengi dengan kenaikan tarif yang membebani masyarakat. Strategi utama yang sedang dipertimbangkan adalah pengembangan besar-besaran Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan energi terbarukan lainnya.
"Tujuannya itu. Kalau subsidi berkurang, bukan dinaikkan harganya, tapi dicari sumber listrik yang biayanya murah," ujar Purbaya usai rapat dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jumat malam (19/9/2025).
Ia menepis anggapan bahwa pemerintah sengaja memancing isu kenaikan tarif.
Purbaya menjelaskan, salah satu diskusi yang dilakukan adalah soal pengembangan PLTS. Meskipun harga teknologinya masih terbilang tinggi, pemerintah sedang mencari cara agar biaya produksi listrik dari PLTS bisa mendekati harga listrik bersubsidi saat ini. Jika ini berhasil, maka ketergantungan pada subsidi bisa berkurang bahkan hilang sama sekali.
"Sekarang sedang dicari teknologi baru supaya harga produksinya mendekati harga murah sekarang, sehingga subsidi bisa mengecil atau hilang," katanya.
Purbaya mengakui proses ini tidak akan instan. Pemerintah perlu menghitung investasi awal dengan cermat dan memastikan teknologi PLTS, termasuk produksi baterai dan panel surya di dalam negeri, benar-benar efisien.
Meskipun memiliki target ambisius, Purbaya memastikan setiap kebijakan akan tetap berpihak pada masyarakat. "Maunya subsidi itu hilang semua, tapi nggak segampang itu," katanya. Ia juga menambahkan bahwa kementerian terkait, terutama Kementerian ESDM, akan menentukan jadwal implementasi.
Baca Juga: DPR Dorong Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya: Itu Bukan Sinyal yang Bagus!
