- Insiden keamanan pangan harus menjadi alarm evaluasi untuk memastikan tujuannya yang mulia.
- 77 persen responden menilai program ini bermanfaat, menegaskan bahwa solusi bukan menghentikannya.
- MBG memerlukan koordinasi orkestral antara pemerintah, ahli, dan masyarakat.
Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sejak Januari 2025 dengan misi mulia memberantas stunting di Indonesia, kini menghadapi ujian serius.
Meskipun disambut positif oleh mayoritas masyarakat, serangkaian insiden keamanan pangan yang terjadi di beberapa daerah, dan berdampak pada ribuan penerima manfaat, memicu seruan agar program ini dievaluasi total.
Namun, para pakar menyerukan agar program ini tidak dihentikan, melainkan diperbaiki secara fundamental.
Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UI, Prof. Dr. dr. Hinky Hindra Irawan Satari, Sp.A (K), M.Trop Paed, menegaskan bahwa Program MBG harus tetap dilanjutkan.
"Saya setuju dengan program ini dan tetap harus dilanjutkan, karena tujuannya mulia. Basis angka kekurangan gizi di Indonesia juga ada. Namun dalam pelaksanaanya tidak boleh dilakukan secara sembarangan," tegas Prof. Hinky, Rabu (8/10/2025).
Ia menekankan bahwa insiden keamanan pangan menuntut evaluasi serius, bukan penghentian program. Prof. Hinky, yang memiliki pengalaman puluhan tahun sejak program serupa bernama Pemberian Makanan Tambahan pada 1981, menyerukan agar MBG dilakukan secara profesional.
"Program besar ini harus dilakukan secara profesional. Food safety (asas keamanan pangan) perlu perhatian. Semua elemen masyarakat pada dasarnya siap membantu,” tambahnya.
Dukungan terhadap keberlanjutan program ini diperkuat oleh hasil survei dari Indonesian Social Survey (ISS) pada Agustus lalu. Sebanyak 77 persen dari 2.200 responden di seluruh Indonesia menilai program MBG bermanfaat bagi penerima.
Direktur Penelitian ISS, Kadek Dwita, menambahkan bahwa agar manfaatnya optimal, MBG harus dilakukan secara konsisten dan terhubung dengan kebijakan lain yang mendukung ekonomi keluarga.
Program ini bahkan sudah menjangkau daerah paling terpencil (3T). Di Papua Tengah, misalnya, MBG tidak hanya menargetkan siswa, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Hingga Agustus 2025, tercatat 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di wilayah tersebut.
Untuk memastikan MBG mencapai tujuannya sebagai investasi masa depan anak-anak Indonesia, para ahli menyoroti perlunya penguatan komunikasi, evaluasi, dan monitoring.
"Kalau masyarakat kita makin sejahtera itu berarti indikatornya (program MBG) berhasil. Tapi tidak bisa instan. BGN harusnya bisa bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, ahli, dan lapisan masyarakat, sehingga ada koordinasi. Perlu transparansi dan komunikasi yang lebih baik di lintas sektor," tutup Prof. Hinky.
TERPOPULER
