Ekonom Buka Data Soal Perlunya Kebijakan Moratorium CHT

Suara.com - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran (HJE) pada 2026 mendapat sambutan positif dari pelaku industri tembakau, mulai dari hulu hingga hilir.

Kebijakan moratorium ini dinilai mampu menahan gejolak ekonomi, memperbaiki kesejahteraan petani, sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja di sektor padat karya tersebut.

Ekonom Senior Indef, Tauhid Ahmad, menilai langkah pemerintah ini merupakan strategi yang tepat di tengah kondisi daya beli masyarakat yang stagnan.

Ia menyebut sebagian kelompok rokok premium selama ini sudah berada di luar jangkauan konsumen.

“Memang kalau kita lihat, untuk kelompok-kelompok rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) 1, Sigaret Putih Mesin (SPM) 1, maupun Sigaret Kretek Tangan (SKT) 1 itu harganya sudah di atas daya beli masyarakat," ujar Tauhid di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Tauhid membeberkan data bahwa kenaikan CHT dalam beberapa tahun terakhir justru berdampak negatif pada produksi industri dan memicu kenaikan peredaran rokok ilegal. Indef mencatat kenaikan rokok ilegal mencapai 6,9 persen pada 2023.

"Tren rokok ilegal naik, di 2020 sebesar 4,9 persen dan 2023 mencapai 6,9 persen. Jadi mungkin loss-nya bisa 15–20 persen," jelasnya.

Produksi Tembakau Merosot

Tidak hanya di hilir, tekanan juga dirasakan dari sisi hulu. Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), K Mudi, menyoroti merosotnya produksi tembakau nasional hingga sekitar 100 ribu ton dalam lima tahun terakhir.

Menurutnya, penurunan ini berkaitan erat dengan kebijakan kenaikan cukai yang cukup agresif setiap tahun.

"Produksi kita turun mulai dari 2019 yang awalnya 280 ribu ton, sekarang tinggal di angka 180 ribu ton. Turun 100 ribu. Berat. Terus kemudian kita juga lagi mengalami penurunan penyerapan dari industri. Ini adalah dampak dari kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi," imbuh Mudi.

Ia menegaskan bahwa kebijakan Purbaya memberi harapan baru bagi para petani di 14 provinsi penghasil tembakau.

"Petani memandang hal ini apa yang dilakukan oleh Pak Menteri Purbaya itu adalah suatu hal yang sangat berani. Dan ini menjadi angin segar di tengah-tengah kita saat ini yang sedang anomali," pungkasnya.