Menkeu Purbaya Bisa Tarik Surplus BI demi Kebutuhan APBN

Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini bisa menarik surplus Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kebijakan ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2025 yang ditandatangani Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan diundangkan pada 30 Desember 2025.

PMK 115/2025 sendiri adalah revisi PMK 179/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara.

Dalam PMK baru, Purbaya menyisipkan satu Pasal 22A yang mengatur ketentuan soal tambahan setoran dividen, dividen interim, serta sisa surplus BI.

"Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir," tulis Pasal 22A PMK 115/2025, dikutip Selasa (6/1/2026).

Penarikan tersebut dapat diambil dengan mempertimbangkan capaian penerimaan negara atau kebutuhan mendesak dalam rangka memenuhi pendanaan APBN. Hanya saja permintaan tersebut mesti dikoordinasikan dulu bersama BI sebagai otoritas moneter.

Jika surplus BI lebih kecil dari perhitungan setelah laporan keuangan tahunan BI yang telah diaudit, BI dapat menyetor kekurangan sisa surplus kepada Pemerintah.

Namun apabila jumlahnya lebih besar dari perhitungan sisa surplus setelah diaudit, Pemerintah mengembalikan kelebihan setoran sisa surplus kepada BI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan tersebut berlaku sejak PMK diundangkan, yang berarti dimulai pada 30 Desember 2025.

Sekadar informasi, sisa surplus BI adalah surplus hasil kegiatan BI setelah dikurangi pembagian untuk cadangan tujuan sebesar 30 persen, dan sisanya dipupuk sebagai cadangan umum.

Dengan demikian, jumlah modal dan cadangan umum menjadi sebesar 10 persen dari seluruh kewajiban moneter sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, dikutip dari Antara.