-
Menkeu Purbaya tolak legalkan thrifting meski pedagang siap bayar pajak.
-
Purbaya tegaskan isu utama adalah barang ilegal, bukan soal bayar pajak.
-
"Tidak peduli" pada bisnis thrifting; fokus membersihkan barang ilegal impor.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons tegas polemik seputar impor baju bekas (thrifting) yang belakangan disuarakan para pedagang. Purbaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melunak, meskipun para pedagang menyatakan kesiapan untuk membayar pajak demi melegalkan aktivitas mereka.
Kepada media, Bendahara Negara itu menyatakan fokus pemerintah bukan pada aspek penerimaan, melainkan pada penegakan hukum terhadap barang ilegal.
"Saya nggak peduli dengan bisnis thrifting, yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal, yang masuknya ilegal," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025).
Purbaya dengan lugas memisahkan isu pajak dari legalitas impor baju bekas. Menurutnya, kesediaan pedagang membayar pajak tidak serta-merta mengubah status impor barang bekas yang dilarang.
"Jadi nggak ada hubungannya bayar pajak atau nggak bayar pajak, itu barang ilegal!" tegas Purbaya.
Ia lantas memberikan analogi untuk memperkuat argumennya: "Menurut Anda, kalau saya menagih pajak dari ganja misalnya, apakah barang itu jadi legal? Kan enggak. Kira-kira gitu. Jadi itu utamanya."
Pernyataan ini menanggapi permintaan pedagang thrifting di Pasar Senen, Rifai Silalahi, yang sehari sebelumnya mengadu ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR. Rifai berharap bisnisnya dilegalkan dan mengaku tidak keberatan jika harus membayar pajak.
"Kita berharap masuknya ini, barang thrifting ini, sekarang bisa dilegalkan. Kita mau bayar pajak. Yang utama itu, kita mau bayar pajak," ujar Rifai, Rabu (19/11/2025).
TERPOPULER
