Modus Penipuan Digital Makin Canggih, Ini Strategi Baru Bank Indonesia Melawan Scammer!

Suara.com - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pelindungan untuk memastikan keamanan data dan mencegah berbagai risiko yang makin kompleks.

Penguatan ini dilakukan melalui kebijakan domestik yang solid dan respons kolektif lintas negara, di tengah perkembangan ekosistem digital yang saling terhubung sejalan transformasi digital yang pesat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih menyampaikan, komitmen Bank Indonesia memperkuat pelindungan konsumen melalui tiga pilar strategis.

Pertama kepastian hak, kedua mengenai penegakan aturan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Kepastian hak diwujudkan melalui landasan hukum yang melindungi konsumen, termasuk transparansi, pelindungan data, dan mekanisme penyelesaian sengketa," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Kata dia, penegakan aturan dilakukan melalui pengawasan perilaku pasar serta penerapan standar keamanan yang ketat bagi penyelenggara sistem pembayaran.

Sementara pemberdayaan masyarakat difokuskan pada peningkatan literasi keuangan digital agar konsumen memahami hak dan risikonya.

Ketiga, pilar ini membentuk fondasi ekosistem digital yang seimbang antara inovasi dan pelindungan. Serta memperkuat kepercayaan publik sebagai syarat utama percepatan transformasi digital.

"Kepercayaan publik adalah hal utama di era digital yang serba cepat. Dengan kepercayaan publik inovasi akan menjadi katalis bagi inklusi, pemberdayaan, dan ekonomi berkelanjutan. Seperti kata pepatah, 'Trust takes years to build, seconds to break, and forever to repair," beber Filianingsih.

Pada seminar ini turut hadir Kepala OECD Jakarta, Massimo Geloso Grosso, dan Senior Financial Sector SpecialistWorld Bank, Sergio Mesquita.

Keduanya menyatakan bahwa kolaborasi global dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi risiko keuangan lintas negara.

Massimo menegaskan urgensi penguatan literasi keuangan digital karena sebagian besar modus penipuan menyasar pengguna dengan keterampilan digital yang belum memadai.

Sementara itu, Sergio menambahkan bahwa banyak negara mulai membentuk National Anti-Scam Center untuk memperkuat pencegahan dan deteksi penipuan lintas sektor.

"Pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan perlu digantikan dengan strategi pencegahan sejak awal sebagai standar baru pelindungan konsumen," bebernya.

Hadirnya perwakilan lembaga internasional seperti World Bank, OECD, ADB, UNODC, CGAP, Interpol, serta bank sentral dari India, Malaysia, dan Brasil, kementerian/lembaga nasional, akademisi, asosiasi industri, serta pelaku ekonomi digital global seperti Netsafe, Microsoft, dan Australian Payments Network menegaskan bahwa sinergi lintas negara dan lintas sektor menjadi kunci memperkuat pelindungan konsumen.