- Danantara bakal mengajak Menkeu Purbaya ke China untuk membahas utang Whoosh.
- Sebelum ikut, Purbaya ingin ditunjukkan skema yang bakal ditempuh Danantara dalam pembahasan utang itu.
- Purbaya meminta agar skema itu harus menguntungkan pemerintah Indonesia.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih mempertimbangkan ajakan CEO BPI Danantara Rosan Roeslani untuk turut serta dalam negosiasi pembahasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) dengan pihak China.
Purbaya menegaskan, sebelum ikut dalam lawatan tersebut, ia ingin mempelajari terlebih dahulu dokumen dan skema negosiasi yang akan dibahas.
“Saya belum tahu dibawa [ikut] apa tidak. Tapi kalau memang kita harus terlibat, saya mau lihat dulu skemanya seperti apa,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/11/2025).
"Tujuannya agar skema yang disepakati bisa tetap menguntungkan dan aman bagi kepentingan Indonesia,” lanjutnya.
Purbaya menambahkan bahwa sampai saat ini ia belum ikut campur dalam penyusunan detail proposal negosiasi. Menurutnya, hal itu merupakan ranah dan kewenangan pihak Danantara sebagai pengelola proyek strategis tersebut.
Ketika ditanya apakah hasil negosiasi utang itu berpotensi melibatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), Purbaya belum memberikan jawaban pasti. “Kita mesti lihat juga nanti seperti apa hasil pembahasan dengan China. Jadi, belum bisa diputuskan sekarang,” ujarnya.
Sementara itu, Rosan Roeslani membenarkan bahwa dirinya sedang berkoordinasi dengan Menkeu Purbaya terkait rencana kunjungan ke China. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan waktu keberangkatan.
“Kami sedang mematangkan jadwal. Tapi kalau bisa, kunjungan ke China ini akan dilakukan secepatnya. Gong-nya nanti mungkin saya dengan Pak Purbaya,” tutur Rosan saat ditemui di sela acara Kompas 100 CEO Forum di Tangerang.
Lawatan ini diperkirakan menjadi langkah penting dalam mencari titik temu terkait skema pembiayaan proyek Whoosh yang hingga kini masih menjadi perhatian publik, terutama menyangkut keberlanjutan keuangan dan porsi tanggung jawab masing-masing pihak—baik pemerintah Indonesia maupun mitra dari China.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Pangkas Kuota Produksi Kawasan Berikat Jadi 25%, Akui Banyak Barang Bocor
Dengan pendekatan hati-hati dari Kementerian Keuangan dan kesiapan Danantara dalam melakukan diplomasi ekonomi, negosiasi kali ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih berimbang dan transparan bagi keberlanjutan proyek transportasi berkecepatan tinggi pertama di Indonesia itu.
