Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya

Suara.com - Bank Jakarta menyatakan, telah menyalurkan seluruh dana pemerintah sebesar Rp1 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan pada November 2025. 

Penyaluran tersebut diklaim tuntas dalam kurun waktu 12–21 November 2025 atau tidak sampai satu bulan, sejak penempatan dilakukan.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, mengatakan, percepatan penyaluran dilakukan dengan fokus pada sektor-sektor produktif. 

“Bank Jakarta telah menyalurkan dana sebesar Rp1 triliun tersebut secara tuntas dan tepat waktu dalam periode 12–21 November 2025," kata Agus kepada wartawan, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, penyaluran ini diprioritaskan kepada sektor-sektor produk yang memiliki multiplier effect tinggi bagi perekonomian daerah, termasuk UMKM.

Ia menambahkan, laporan realisasi penyaluran juga telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan. 

Setelah seluruh dana pemerintah tersebut selesai disalurkan, Bank Jakarta melanjutkan ekspansi kredit dan pembiayaan menggunakan likuiditas internal yang dihimpun melalui mekanisme perbankan reguler.

Agus mengatakan, perseroan telah menyiapkan pipeline pembiayaan untuk mendukung program percepatan ekonomi nasional. 

Pipeline tersebut disusun dengan prinsip kehati-hatian dan disiapkan untuk skala penempatan dana yang lebih besar ke depannya. 

“Hal ini mencerminkan kesiapan Bank Jakarta untuk menjalankan mandat pemerintah secara optimal dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan kondisi keuangan Bank Jakarta disebut berada dalam posisi solid, yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator. 

Ia merinci tingkat kesehatan bank kategori “Sehat” berdasarkan penilaian OJK semester I 2025, likuiditas yang terjaga, serta kualitas aset yang dinilai baik dengan rasio kredit bermasalah tetap terkendali. 

“Kondisi ini memperkuat kemampuan Bank Jakarta dalam mengelola dan menyalurkan pembiayaan dalam skala signifikan,” terangnya.

Bank Jakarta juga menyatakan terbuka untuk kembali mendukung kebijakan fiskal pemerintah melalui penempatan dana berikutnya.

Agus menekankan komitmen perseroan dalam menjaga tata kelola, kehati-hatian, serta fokus pada sektor produktif guna memastikan penempatan dana pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi yang terukur.

Di sisi lain, Agus menyebut, pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, OJK, dan regulator lainnya. 

Sinergi tersebut disebut penting untuk menjalankan fungsi intermediasi secara sehat, akuntabel, dan selaras dengan arah pembangunan daerah.