Analis Ungkap Dampak Penghapusan SLIK Terhadap Perbankan Maupun Perekonomian

Suara.com - Wacana penghapusan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK demi mempermudah akses kredit rumah subsidi menuai kritik keras dari kalangan analis.

Pengamat Pasar Modal Hans Kwee menilai langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan risiko besar bagi industri perbankan dan perekonomian nasional.

SLIK selama ini menjadi instrumen utama bagi bank maupun lembaga keuangan untuk menilai rekam jejak calon debitur sebelum menyalurkan kredit. Menurut Hans, fungsi tersebut tidak bisa begitu saja dihilangkan.

"Ya, ini usulan yang kurang tepat ya. Kami pikir karena sebenarnya SLIK itu kan track record kredit seseorang. Jadi ini menjadi acuan bank dalam menyalurkan kredit. Nah asumsi yang dipakai disini adalah kalau orang itu pernah punya masalah, maka bank itu harus hati-hati dalam menyalurkan kredit," ujarnya yang dikutip di Jakarta, Kamis(11/12/2025).

Ia menjelaskan, tanpa SLIK perbankan ibarat kehilangan alat navigasi dalam manajemen risiko kredit. Dengan tidak tersedia data riwayat kredit, bank akan semakin sulit memastikan kemampuan bayar calon debitur.

"Kalau SLIK tadi dihapus, kemudian orang itu dapat kredit, maka kredit-kredit itu potensi macetnya akan sangat tinggi. Padahal perbankan ini, dia menarik dana masyarakat yang ternyata dana masyarakat itu juga ada cost-nya. Sehingga kalau kita melakukan penghapusan SLIK untuk memberikan kredit pada pihak-pihak yang memang belum layak mendapatkan kredit, itu sama saja memindahkan masalah dari debitur ke industri perbankan," imbuh Hans.

Hans memperingatkan, lonjakan kredit macet dapat mengancam kesehatan perbankan dan menimbulkan efek domino terhadap perekonomian Indonesia.

"Kalau perbankan terganggu, implikasinya luas karena bisa men-trigger terjadinya krisis pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan," tambahnya.

Ia bahkan menyinggung krisis subprime mortgage Amerika Serikat pada 2008 sebagai contoh nyata risiko pemberian kredit tanpa seleksi kelayakan yang ketat.

"Waktu itu orang yang no income, no job, tetapi mereka punya property dengan bunga yang tinggi. Ya akhirnya keluarlah banyak subprime mortgage yang meledak di 2009 yang menyebabkan ekonomi Amerika dan dunia terpuruk pada krisis gitu," pungkasnya.

Meski kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah memang perlu diakomodasi, Hans menilai tidak semua masyarakat yang membutuhkan otomatis layak menerima kredit.

Alih-alih menghapus SLIK, ia mengusulkan pemerintah menyiapkan mekanisme hunian sewa bersubsidi seperti rumah, rusun, atau apartemen dengan harga terjangkau.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa hunian sewa tersebut dapat diberikan berdasarkan radius tempat bekerja untuk menekan biaya hidup masyarakat.

"Sehingga ini membantu dia bekerja yang tinggalnya dekat daerah tempat tinggalnya, sehingga cost dia menjadi lebih minim. Kemudian waktunya menjadi lebih efisien gitu. Nah mungkin mekanisme itu bisa dipikirkan ya," pungkasnya.