Infografis
- Data BRIN 2024 menunjukkan 2,7 juta orang menjadi discouraged workers karena kegagalan mencari pekerjaan formal.
- Struktur ekonomi nasional mengalami permasalahan yang menyebabkan serapan tenaga kerja formal belum optimal dan merata.
- Pemerintah fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui vokasi dan reskilling untuk mengatasi kesenjangan pasar kerja.
Laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), angka pekerja Tidak Penuh yang dikategorikan sebagai pekerja informal, termasuk pekerja Paruh Waktu dan setengah pengangguran, mengalami peningkatan dari 46,19 juta menjadi 47,89 juta orang secara tahunan.
“Banyak pekerja informal maupun pekerja platform bekerja dalam kondisi yang tidak stabil, di mana jam kerja panjang dan upah rendah, serta minimnya dukungan jaringan sosial,” papar INDEF dalam Laporan Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan, November 2025.
Pada saat yang sama, jumlah penduduk yang Tidak Bekerja dan Tidak Mencari Kerja karena putus asa meningkat dari 1,68 juta (2024) menjadi 1,87 juta orang (2025), naik 11% dalam setahun. Kondisi ini jadi paradoks, menargetkan pertumbuhan ambisius tapi kapasitas tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan itu malah menyusut.
Secara proporsi, jumlah penduduk ini didominasi oleh penduduk lulusan SD atau tidak tamat SD sebesar 50,07 persen, lulusan SMP 20,21 persen, SMA 17,29 persen, SMK 8,09 persen, S1 2,42 persen, Diploma 1,57 persen, dan S2 0,35 persen.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai konsistensi kebijakan antarsektoral pemerintah sangat penting dalam upaya penciptaan lapangan kerja di Indonesia.
"Ini harus betul-betul konsisten antara satu, kebijakan antarsektoralnya, satu sama lain harus sinkron, termasuk juga dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter,” kata Faisal saat dihubungi Suara.com.
Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF), menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengangguran nomor wahid di Asia Tenggara. Sementara jiran Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, hingga Filipina cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah.
Persentase pengangguran (unemployment rate) Indonesia dalam laporan IMF sebesar 5 persen. IMF memprediksi angka tersebut akan meningkat menjadi 5,1 persen tahun depan.
Penyebab pengangguran menurut analisis IMF adalah ketidakpastian global yang membuat melonjaknya angka pengangguran di berbagai negara. Ketidakpastian tersebut dipicu perubahan kebijakan perdagangan secara global, kebijakan proteksi perdagangan, hingga permasalahan geopolitik.
Baca Juga: Apindo Nilai Janji 19 Juta Lapangan Kerja dari Prabowo Tidak Realistis
“Meningkatnya ketegangan perdagangan dan tingkat ketidakpastian kebijakan yang sangat tinggi diperkirakan akan berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi global,” sebut laporan World Economic Outlook April 2025.
Ketidakpastian ini memicu perlambatan ekonomi secara masif. Imbasnya, permintaan pasar mengalami penurunan. Walhasil pengusaha memutuskan menunda ekspansi, mengurangi investasi, dan memangkas belanja produksi. Dampaknya juga terasa dengan menurunnya keterserapan angkatan kerja dan meningkatnya PHK.
Shinta W. Kamdani, Ketua Umum Apindo, menyoroti bahwa setiap Rp1 triliun investasi kini hanya mampu menyerap sekitar 1.200 tenaga kerja, jauh menurun dibanding tujuh tahun lalu yang mencapai 4.000 orang.
Shinta menyatakan kekhawatirannya terhadap kualitas lapangan kerja.
"Hampir 67 persen pengangguran nasional didominasi oleh anak muda (Gen Z). Kami khawatir angka pengangguran yang turun hanya semu, karena mereka sebenarnya 'terpaksa' masuk ke sektor informal yang tidak memiliki jaminan kesejahteraan." katanya.
Solusi yang Ditawarkan
