AS 'Kuasai' Minyak Venezuela, Ogah Berbagi dengan China, Iran dan Rusia

Suara.com - Aksi Amerika Serikat yang melancarkan operasi militer kilat untuk menjatuhkan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro dibandingkan dengan serangan ke Irak yang hingga kini alibinya tidak terbukti.

Presiden Donald Trump secara eksplisit menuntut kepatuhan total demi mewujudkan ambisinya tentang belahan bumi barat yang setia pada visi "MAGA".

Fokus utama dari upaya ini kini tertuju pada Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, yang menjadi pemimpin sementara di Caracas sejak pasukan khusus AS membawa Maduro dan istrinya ke New York untuk diadili.

Pernyataan Kontroversial Trump: "Kami yang Berkuasa"

Pada Minggu malam, Trump memberikan pernyataan mengejutkan kepada media yang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat secara de facto sedang menjalankan pemerintahan di Venezuela melalui tekanan terhadap Rodríguez.

Pernyataan ini menegaskan posisi keras AS yang tidak lagi sekadar menjadi pendukung transisi, melainkan pengendali langsung.

“Jangan bertanya siapa yang berkuasa, karena aku akan memberikan jawaban yang sangat kontroversial,” ujar Trump kepada wartawan.

Ia kemudian melanjutkan dengan nada yang lebih tegas, “Ini artinya kami yang berkuasa. Kami berkuasa."

Klaim kepemilikan otoritas atas negara berdaulat yang berjarak seribu mil dari daratan AS ini menunjukkan betapa fundamentalnya perubahan postur politik luar negeri Trump.

Ia tampak semakin berani setelah kesuksesan serangan di Venezuela, bahkan sempat melontarkan kritik pedas bahwa Kolombia sedang "sangat sakit" dan Meksiko harus segera "memperbaiki diri".

Alih-alih melakukan pembangunan bangsa (nation-building) yang memakan biaya besar dan darah seperti perang pasca-9/11, pemerintahan Trump memilih untuk merangkul sisa-sisa rezim Maduro di bawah ancaman.

Tujuannya jelas: memaksa presiden pelaksana Venezuela menjadi wadah bagi kekuasaan AS di dalam negerinya sendiri.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth mempertegas hal ini dalam keterangannya kepada CBS News: “Presiden Trump menetapkan syarat-syaratnya. … (Dia) telah menunjukkan kepemimpinan Amerika dan dia akan dapat menentukan ke mana kita akan melangkah selanjutnya.”

Meski Rodríguez sempat mengeluarkan kecaman publik atas penggulingan Maduro, tekanan dari Washington mulai membuahkan hasil.

Trump mengeluarkan ancaman gelap jika Rodríguez tidak kooperatif. “Jika dia tidak melakukan apa yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih mahal daripada Maduro," tegas Trump melalui The Atlantic.

Merespons ancaman tersebut, pada Minggu malam Rodríguez mengeluarkan pernyataan yang lebih lunak dengan menawarkan "agenda kerja sama" dengan pihak Amerika Serikat.

Salah satu kejutan terbesar dari kebijakan ini adalah pengabaian Trump terhadap gerakan demokrasi Venezuela yang dipimpin oleh María Corina Machado dan Edmundo González.

Padahal, AS sebelumnya secara konsisten mengakui González sebagai presiden yang sah setelah pemilu tahun lalu.

Trump secara mengejutkan meremehkan Machado, seorang peraih Nobel Perdamaian, dengan menyebut bahwa “Dia tidak mendapat dukungan atau rasa hormat di dalam negeri. Dia wanita yang sangat baik, tetapi dia tidak mendapat rasa hormat.”

Menteri Luar Negeri Marco Rubio mencoba membela perubahan sikap yang dianggap tidak nyaman secara politik ini dengan alasan realisme.

“Harus ada sedikit realisme di sini,” kata Rubio kepada CBS. Ia berpendapat bahwa transisi menuju demokrasi membutuhkan waktu, namun kepentingan nasional AS harus menjadi prioritas utama saat ini.

AS Incar Minyak dan Emas Venezuela

Gedung Putih tidak menutupi bahwa ambisi utamanya adalah menguasai cadangan minyak Venezuela yang sangat besar serta menyingkirkan pengaruh musuh-musuh AS di kawasan tersebut.

Marco Rubio menegaskan bahwa AS akan mempertahankan embargo minyak sebagai alat tekan untuk memaksa para pemimpin baru Venezuela mematuhi perintah Trump.

Beberapa poin utama yang ingin dicapai AS melalui dominasi ini antara lain:

• Penghentian Peredaran Narkoba: Memastikan jalur penyelundupan dan aktivitas geng dari Venezuela terhenti.
• Penghapusan Pengaruh Asing: Mengusir kehadiran militer atau intelijen dari Rusia, China, Iran, dan Kuba.
• Keamanan Energi: Mengarahkan industri minyak Venezuela agar tidak lagi menguntungkan "musuh Amerika Serikat" yang secara eksplisit mengarah pada negara-negara yang berlawanan dengan AS, melainkan untuk kepentingan yang sejalan dengan agenda Washington.

Langkah sepihak Trump ini memicu kemarahan di Capitol Hill, terutama dari pihak Demokrat. Mereka mengkritik Trump karena tidak meminta izin Kongres untuk apa yang tampak seperti tindakan perang.

Perwakilan Jim Himes dari Komite Intelijen DPR menyatakan kekecewaannya: “Ya Tuhan, kita ini Amerika Serikat, kan? Kita peduli — atau setidaknya dulu kita peduli — tentang norma-norma demokrasi. Dulu kita peduli dengan gagasan bahwa rakyat seharusnya memiliki sedikit hak untuk menentukan siapa yang memerintah mereka.”

Para ahli juga memperingatkan risiko besar jika AS mencoba "menjalankan" Venezuela tanpa sumber daya yang memadai untuk memerintah secara benar.

Mantan Duta Besar AS untuk NATO, Ivo Daalder, mencatat adanya ketimpangan antara tujuan besar yang ditetapkan dengan sarana yang dikerahkan. Hal ini dikhawatirkan akan memicu ketidakstabilan sipil dan bencana politik bagi Trump di masa depan.