REGIONAL:
- Pengamat AEPI, Khudori, mempertanyakan rencana panen raya dan pengumuman swasembada pangan oleh pemerintah.
- Khudori menekankan perlunya definisi jelas mengenai swasembada untuk memudahkan evaluasi publik.
- Menurut Khudori, Indonesia telah swasembada beras karena impor 2018-2024 rata-rata hanya 3,85 persen.
Suara.com - Rencana pemerintah menggelar panen raya sekaligus pengumuman swasembada pangan dipertanyakan oleh pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori. Ia menilai swasembada beras sejatinya bukan capaian baru bagi Indonesia.
Khudori menyoroti sejak awal soal definisi swasembada yang digunakan pemerintah. Menurut dia, tanpa kejelasan makna, publik akan kesulitan menilai apakah pengumuman tersebut benar-benar mencerminkan capaian baru atau sekadar pengulangan.
Ia mempertanyakan apakah swasembada dimaknai sebagai pemenuhan 90 persen kebutuhan dalam negeri dari produksi domestik atau harus tanpa impor sama sekali.
“Lalu, apa definisi swasembada?” ucap Khudori dalam keterangannya, Jumat (9/1/2025).
Khudori juga menegaskan bahwa tanpa kejelasan definisi tersebut, sulit bagi publik melakukan evaluasi.
“Tanpa kejelasan maksud swasembada pangan dan definisi swasembada akan sulit bagi publik untuk menilai capaian,” ujarnya.
Dalam konteks beras, Khudori menyebut Indonesia sebenarnya sudah lama berada pada posisi swasembada. Ia merujuk data impor beras periode 2018–2024 yang menunjukkan porsi impor relatif kecil dibandingkan konsumsi nasional.
Menurutnya, dalam periode tersebut, impor beras rata-rata hanya sekitar 3,85 persen dari total konsumsi.
“Periode 2018-2024, impor beras (BULOG dan swasta) rerata hanya 3,85 persen dari total konsumsi,” ungkap Khudori.
Ia mengakui porsi impor terbesar terjadi pada 2024. Pada periode itu porsi impor terbesar, yakni 15,03% dari konsumsi, terjadi di 2024.
Namun, ia menekankan bahwa pada tahun-tahun lainnya impor beras berada di bawah 10 persen.Kondisi tersebut menjadi dasar kesimpulan Khudori bahwa Indonesia telah memenuhi kriteria swasembada beras.
“Artinya, di luar 2024 Indonesia swasembada beras,” tulisnya.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi pada tahun berikutnya. Dengan realitas tersebut, Khudori mempertanyakan urgensi pengumuman swasembada yang kembali digelar pemerintah.
“Lalu, apakah yang seperti ini harus diumumkan?” pungkasnya.
TERPOPULER