Menteri Bahlil Mau Swasembada BBM Lewat RDMP Kilang Balikpapan

Suara.com - Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan rencana besar untuk menghentikan impor beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

Optimisme ini muncul seiring dengan mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur.

Bahlil memaparkan bahwa saat ini konsumsi bensin nasional mencapai angka 38,5 juta kiloliter (kl) setiap tahunnya.

Kebutuhan tersebut didominasi oleh bensin RON 90 sebanyak 28,9 juta kl, diikuti RON 92 sebesar 8,7 juta kl, serta varian RON 95 dan 98 yang menyerap sekitar 650 ribu kl per tahun.

Melalui pengembangan RDMP Kilang Balikpapan, kapasitas produksi bensin dengan angka oktan tinggi (di atas RON 90) diproyeksikan melonjak hingga 5,8 juta kl per tahun.

Tambahan suplai domestik ini diharapkan mampu memangkas volume impor bensin RON 92, 95, dan 98 hingga 3,6 juta kl per tahun.

Tidak berhenti di situ, Bahlil mengungkapkan rencana penggunaan campuran etanol (E10) sebagai instrumen penghematan impor hingga 3,9 juta kl per tahun.

"Ke depan, melalui penerapan E10 kita dapat menghemat impor hingga 3,9 juta kl per tahun, dan melalui pengembangan kilang selanjutnya kita dapat menyetop impor bensin RON 92, 95, dan 98 serta mengurangi impor bensin RON 90," ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Selasa (13/1/2026).

Proyek RDMP Kilang Balikpapan merupakan proyek renovasi kilang terbesar di Indonesia dengan nilai investasi mencapai USD 7,5 miliar atau setara Rp 123 triliun.

Fasilitas ini baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 12 Januari 2026.

Pasca-modernisasi, kapasitas pengolahan kilang ini melesat tajam dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari. Selain kuantitas, aspek kualitas juga menjadi fokus utama.

BBM yang dihasilkan kini memenuhi standar dunia Euro 5 dengan kandungan sulfur yang sangat rendah, yakni hanya 10 ppm, jauh lebih bersih dibandingkan standar Euro 2 sebelumnya yang mencapai 2.500 ppm.

Menteri Bahlil menegaskan bahwa penguatan sektor energi ini merupakan amanat langsung dari Pasal 33 UUD 1945.

Menurutnya, penyediaan energi sebagai sektor vital bagi rakyat wajib dikendalikan sepenuhnya oleh negara.