Dukung Net Zero Emission, Kilang Balikpapan Resmi Produksi BBM Standar Euro 5

Suara.com - Indonesia resmi memasuki babak baru dalam industri energi hijau. Presiden Prabowo Subianto meresmikan mega proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Kilang ini diproyeksikan menjadi tulang punggung kedaulatan energi sekaligus pendukung utama akselerasi industri otomotif modern melalui produksi BBM setara standar Euro 5.

Pengamat otomotif, Bebin Djuana, menyambut positif langkah Pertamina ini. Menurutnya, kemampuan memproduksi BBM setara Euro 5 menempatkan Indonesia sejajar dengan Malaysia dan negara-negara maju lainnya di mata dunia.

"Mata dunia bisa melihat bahwa Indonesia sudah mampu memproduksi BBM standar Euro 5. Ini membuat mesin jadi bersih dan kualitas udara jauh lebih baik," ujar Bebin. Ia menambahkan bahwa kehadiran bahan bakar ramah lingkungan ini penting agar sektor otomotif tidak lagi menjadi "kambing hitam" polusi udara.

Bebin mencontohkan efisiensi di Jerman, di mana mesin diesel Euro 5 tetap bersih meski telah menempuh jarak 400.000 kilometer. Ia berharap kilang Pertamina lainnya segera menyusul langkah Balikpapan untuk menyediakan udara bersih bagi masyarakat.

Dari sisi ekologis, BBM standar Euro 5 memiliki keunggulan signifikan dalam menekan emisi:

• Reduksi Emisi: Mampu mengurangi Nitrogen Oksida (NO x) dan partikulat padat secara drastis.
• Target GRK: Mendukung komitmen Indonesia menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030.
• Jejak Karbon: Investasi teknologi ini memastikan setiap liter bahan bakar yang diproduksi memiliki jejak karbon yang lebih kecil.

Meski menjadi capaian besar, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), Ahmad Safrudin, mengingatkan bahwa modernisasi kilang (RDMP) sejatinya telah dibahas sejak 2012.

Ia mendorong pemerintah untuk konsisten dalam beralih ke BBM bersih dengan menghentikan produk rendah kualitas seperti Premium atau Pertalite.

"Semoga Presiden serius mewujudkan RDMP selama 3 tahun ke depan. Ini adalah kewajiban pemerintah sesuai UUD 45 Pasal 28 H dan UU 32/2009 untuk menyediakan udara bersih bagi rakyat," tegas pria yang akrab disapa Puput tersebut.