REGIONAL:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuding oknum menekan pemerintah melalui medsos meminta tambahan kuota impor BBM 2025.
- Kementerian ESDM telah memberi tambahan kuota 10% dan solusi serap impor Pertamina, tetapi tekanan berlanjut.
- Tekanan oknum meliputi narasi PHK dan SPBU menjual kopi setelah kuota 2025 habis pada Agustus.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menuding adanya oknum yang menekan pemerintah lewat media sosial agar operator SPBU swasta diberikan tambahan kuota impor BBM.
Bahlil menyebut, narasi itu terjadi pada 2025, saat sejumlah SPBU swasta kehabisan stok BBM. Padahal kata Bahlil, Kementerian ESDM saat itu telah memberikan tambahan sebesar 10 persen dari kuota yang ditetapkan pada 2025.
Selain itu Kementerian ESDM juga memberikan solusi dengan meminta SPBU swasta menyerap impor BBM Pertamina melalui skema business-to-business (B-to-B).
"Tetapi pasca itu ada oknum badan usaha swasta yang memain-main yang mempergunakan sosial media untuk mempengaruhi publik dan menekan kebijakan pemerintah. Yang ujungnya adalah agar kita memberikan kuota impor tambahan," kata Bahlil dalam seniar di Channel Youtube Kasisolusi yang dikutip Selasa (13/1/2025).
Bahlil mengaku, tidak gentar dengan narasi tekanan itu. Dia menegaskan negara tidak bisa dikendalikan pengusaha.
"Mana bisa Bahlil digituin. Negara enggak boleh ditekan-tekan seperti itu. Yang mengatur pengusaha itu adalah negara. Tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha," tegasnya.
Bahlil pun mengungkap narasi yang digunakan untuk menekan pemerintah seperti SPBU swasta yang beralih menjual kopi hingga memunculkan isu PHK.
"Me-framing dengan tidak menjual minyak, menjual kopi, menjual teh, seolah-olah bahwa ada PHK. Mereka kan untuk BBM jenis solar kan tetap kerja," kata Bahlil.
Bahlil menyayangkan narasi itu, sebab SPBU swasta sudah mendapatkan keuntungan dari penjualan kuota yang diberikan untuk Januari hingga Desember 2025.
"Tapi dia kan sudah mendapatkan kuota dari Januari sampai dengan Desember. Harusnya kalau selesainya dia untungnya lebih banyak dong. Kan kuotanya dari Januari sampai Desember. Revenue-nya habis (terpenuhi)," kata Bahlil.
"Contoh di bulan Agustus atau September. Berarti kan keuntungan dia untuk satu tahun (sudah didapatkan), harusnya sudah untung dong. Jadi nggak ada alasan untuk mengatakan bahwa itu pemerintah enggak hadir untuk membantu mereka," tegasnya.
Sebagaimana diketahui kelangkaan BBM sempat terjadi di SPBU Swasta pada Agustus 2025. Hal itu disebabkan kuota impor yang diberikan pemerintah telah habis seluruhnya. Kementerian ESDM memberikan tambahan kuota sebesar 10 persen dari kuota yang ditetapkan. Namun tambahan itu mengalami kehabisan.
Belakangan para SPBU swasta menyerap impor BBM Pertamina. Diawali oleh BP-AKR yang memasok sebanyak 100 ribu barel, kemudian disusul Vivo dan Shell dengan volume yang sama. Total, Pertamina menyuplai BBM ke SPBU swasta sebanyak 430 ribu barel.
Sementara untuk tahun 2026, Kementerian ESDM telah menetapkan kuota impor bagi bagi masing-masing SPBU swasta. Dirjen Migas ESDM, Laode Sulaeman pun menyebut para badan usaha sudah mulai mengimpor BBM untuk memenuhi kebutuhannya.
TERPOPULER