Mekanisme Saham Penunggak Pajak Disita Negara, Cek Solusinya

Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkuat taringnya dalam upaya penagihan utang pajak negara.

Mulai awal tahun 2026, aset berupa surat berharga atau saham yang tercatat di bursa efek resmi menjadi objek sita bagi para wajib pajak yang tidak menyelesaikan kewajibannya.

Kebijakan ini memungkinkan negara untuk melikuidasi aset portofolio penunggak pajak guna menutupi tunggakan yang ada.

Langkah tegas ini berpijak pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2025 yang diterbitkan pada akhir Desember 2025 lalu.

Aturan ini merupakan regulasi turunan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 yang mengatur prosedur teknis penagihan pajak secara komprehensif.

Mekanisme Pemblokiran Rekening Efek

Sebelum masuk ke tahap penyitaan fisik, DJP akan menempuh prosedur administrasi yang ketat. Tahap awal dimulai dengan identifikasi dan pemblokiran aset.

DJP akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk membekukan sub rekening efek milik penanggung pajak.

Proses pemblokiran dilakukan setelah otoritas mengantongi data akurat terkait Single Investor Identification (SID), rincian jumlah saham, hingga saldo pada Rekening Dana Nasabah (RDN).

Selama masa pemblokiran, wajib pajak kehilangan akses untuk mentransaksikan asetnya hingga kewajiban pajaknya terpenuhi.

Tata Cara Penyitaan dan Penjualan di Bursa

Apabila dalam kurun waktu 14 hari pasca-penyitaan wajib pajak tetap abai, jurusita pajak memiliki otoritas untuk melakukan penjualan saham di bursa efek. Penjualan ini dilakukan melalui perantara pedagang efek (broker) yang merupakan anggota bursa.

Beberapa poin penting dalam eksekusi penjualan saham sitaan meliputi:

1. Penentuan Harga: Saham dijual dengan harga minimal setara dengan harga pembukaan pasar pada hari pelaksanaan eksekusi.
2. Alokasi Dana: Hasil penjualan akan dipotong biaya broker, administrasi bursa, dan biaya penagihan terlebih dahulu sebelum disetorkan ke kas negara untuk pelunasan utang pajak.
3. Pengembalian Kelebihan: Jika hasil penjualan melebihi total utang pajak dan biaya administrasi, DJP diwajibkan mengembalikan sisa dana atau sisa saham kepada pemilik asal melalui berita acara resmi.

Tahapan Eksekusi Pengalihan Hak Saham

Untuk menjalankan penjualan, DJP secara teknis akan melakukan pemindahan aset dari rekening wajib pajak ke rekening khusus atas nama DJP. Berikut adalah alur teknisnya:

• Pemindahan Aset: Pejabat terkait mengajukan pemindahan saham dari Sub Rekening Efek penanggung pajak ke Sub Rekening Efek milik DJP, dibarengi dengan pencabutan status blokir.
• Dokumentasi Pengalihan: Proses ini dituangkan dalam berita acara pengalihan hak penguasaan yang ditandatangani oleh jurusita, saksi, dan pemilik saham. Jika pemilik menolak tanda tangan, jurusita tetap dapat melanjutkan proses dengan mencantumkan alasan penolakan.
• Perintah Jual: Setelah aset berpindah ke rekening DJP, surat perintah penjualan diterbitkan kepada pedagang efek anggota bursa untuk segera dieksekusi di pasar modal.

Kontributor : Rizqi Amalia