REGIONAL:
- Presiden Trump mengancam tarif 10% pada Februari 2026 terhadap delapan negara Eropa jika Greenland tidak disetujui untuk dijual ke Amerika Serikat.
- Para pemimpin Uni Eropa menyatakan sikap bersatu menolak intimidasi AS, menegaskan kedaulatan wilayah mereka tanpa terpengaruh ancaman ekonomi.
- Parlemen Eropa mempertimbangkan penggunaan instrumen anti-pemaksaan perdagangan untuk membatasi akses pasar produk Amerika Serikat sebagai respons konkret.
Suara.com - Hubungan aliansi transatlantik kini berada di titik nadir. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terang-terangan memberikan ultimatum kepada negara-negara Eropa untuk menyetujui penjualan Greenland ke AS.
Jika kesepakatan pembelian wilayah otonom Denmark tersebut tidak tercapai, Washington mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% mulai 1 Februari 2026.
Ancaman ini menyasar delapan negara kunci, yakni Denmark, Prancis, Jerman, Inggris, Swedia, Norwegia, Belanda, dan Finlandia.
Trump bahkan memperingatkan bahwa tarif tersebut bisa melonjak hingga 25% pada Juni mendatang jika tuntutannya diabaikan.
Menanggapi retorika agresif tersebut, para pemimpin tertinggi Uni Eropa menyatakan sikap bersatu untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Kanselir Jerman Friedrich Merz secara kolektif berjanji untuk memberikan respons yang "terkoordinasi dan berkomitmen."
"Tidak ada intimidasi atau ancaman yang akan memengaruhi kami—baik itu di Ukraina, Greenland, atau di mana pun di dunia," tegas Emmanuel Macron melalui unggahan di media sosial X.
Senada dengan itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson menyatakan bahwa Eropa tidak akan membiarkan dirinya diperas oleh kebijakan ekonomi AS.
Ketegangan AS-Uni Eropa ini berawal dari sikap 'arogan' Presiden AS, Donald Trump yang terang-terangan ingin menganeksasi Greenland yang merupakan bagian dari Norwegia.
Norwegia sendiri salah satu negara pendiri NATO, sama seperti AS.
Ketegangan makin memuncak usai sekelompok negara Eropa mengirimkan misi eksplorasi gabungan ke Greenland awal pekan ini.
Langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat keamanan di wilayah Arktik dan membantah narasi Gedung Putih bahwa kapal perang Rusia serta China bebas berkeliaran di perairan tersebut.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, mengaku terkejut dengan reaksi keras Gedung Putih. Menurut intelijen Denmark, tidak ada kapal China yang terlihat di wilayah tersebut dalam satu dekade terakhir.
Namun, pemerintah Trump tetap bersikeras bahwa transfer wilayah Greenland adalah harga mati demi keamanan nasional AS, baik melalui "cara halus maupun cara kasar."
Kegagalan strategi perdamaian (appeasement) terhadap Trump membuat Parlemen Eropa kini mempertimbangkan untuk mengeluarkan "senjata perdagangan" mereka, yakni instrumen anti-pemaksaan (anti-coercion instrument).
Alat yang diadopsi pada tahun 2023 ini dirancang khusus untuk melawan upaya pemerasan politik melalui jalur perdagangan.
Jika instrumen ini diaktifkan, Uni Eropa memiliki wewenang untuk:
- Membatasi partisipasi AS dalam tender pengadaan publik di Eropa.
- Membatasi izin perdagangan bagi perusahaan-perusahaan Amerika.
- Menutup akses pasar tunggal Eropa bagi produk-produk tertentu dari AS.
Bernd Lange, Ketua Komite Perdagangan Parlemen Eropa, menegaskan bahwa kebijakan Trump yang menggunakan perdagangan sebagai instrumen paksaan politik telah melewati batas.
Sementara itu, Manfred Weber dari Partai Rakyat Eropa (EPP) mendesak agar seluruh kesepakatan tarif nol bagi produk AS segera dibekukan sebagai bentuk protes atas klaim sepihak terhadap Greenland.
Krisis ini menandai babak baru yang berbahaya dalam hubungan internasional, di mana perdagangan tidak lagi menjadi alat kemakmuran bersama, melainkan menjadi senjata untuk ambisi teritorial dan geopolitik.
TERPOPULER