- Pemerintah Aceh menyiapkan penanganan permanen untuk 6 jembatan dan 28 titik longsor pascabanjir, memprioritaskan logistik.
- Penanganan darurat telah berhasil memfungsikan kembali seluruh ruas jalan nasional, termasuk pemasangan jembatan Bailey sementara.
- Konstruksi permanen, seperti duplikasi dan penggantian jembatan rangka, ditargetkan mulai berjalan paling lambat Januari 2026.
Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan pemerintah tengah menyiapkan penanganan permanen secara bertahap terhadap 6 jembatan dan 28 titik longsor di ruas jalan nasional yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Langkah ini dilakukan setelah penanganan darurat membuat seluruh ruas kembali fungsional.
Bencana banjir bandang di Aceh sebelumnya mengakibatkan 16 titik jembatan putus, 362 titik longsor, serta 37 titik banjir pada ruas jalan nasional. Meski seluruh ruas telah dapat dilalui, pemerintah menilai penguatan infrastruktur tetap dibutuhkan agar konektivitas lebih andal dan aman.
Dody menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan akses logistik tetap terjaga sehingga kebutuhan dasar masyarakat dan aktivitas ekonomi tidak terhambat akibat bencana.
"Dalam 50 hari pertama, fokus utama kami adalah memastikan tidak ada satu pun kabupaten dan kota yang terisolasi. Memang saat ini masih terdapat beberapa desa dan kecamatan yang aksesnya terbatas, dan itu menjadi sasaran penanganan lanjutan kami. Tim di lapangan terus bekerja tanpa henti bersama TNI dan Polri," kata Dody dalam keterangannya, Senin (19/1/2026).
Dody menyebut, tantangan paling berat berada pada penanganan jembatan. Namun, pemerintah mempercepat pembukaan akses dengan membangun jembatan perintis agar konektivitas awal bisa segera pulih.
"Tantangan terberat ada pada penanganan jembatan, namun untuk percepatan kami membangun jembatan perintis agar akses awal segera terbuka. Yang terpenting, masyarakat bisa kembali terhubung, kendaraan roda dua dapat melintas, dan bantuan logistik bisa masuk dari wilayah terdekat secara lebih efektif," lanjut Dody.
Saat ini, enam jembatan yang terdampak sudah difungsionalkan melalui penanganan darurat, termasuk pemasangan jembatan Bailey. Pemerintah menargetkan konstruksi permanen mulai berjalan paling lambat pada Januari 2026.
Salah satu yang masuk daftar penanganan permanen ialah Jembatan Krueng Tingkeum di Ruas Jalan Kota Bireuen–Batas Bireuen/Aceh Utara. Akses di ruas ini kembali terhubung sejak 27 Desember 2025 melalui jembatan Bailey berkapasitas 30 ton, ditambah dukungan jalur alternatif Bailey di Awe Geutah.
Untuk memperkuat keandalan jangka panjang, penanganan permanen disiapkan berupa duplikasi jembatan. Pemancangan pertama direncanakan dimulai pada 20 Januari 2026.
Baca Juga: Menteri PU Dody Hanggodo: Pemulihan Pascabencana Sumatera Paling Cepat 2 Tahun!
Berikutnya, Jembatan Krueng Meureudu di Ruas Jalan Banda Aceh–Meureudu yang terhubung dengan Ruas Meureudu–Batas Pidie Jaya/Bireuen juga sudah kembali fungsional untuk semua jenis kendaraan. Kondisi tersebut tercapai setelah penimbunan oprit jembatan yang runtuh pada awal Desember 2025 selesai dilakukan.
Penanganan permanen pada titik ini akan difokuskan pada rehabilitasi jembatan eksisting serta perbaikan daerah aliran sungai (DAS). Langkah tersebut diproyeksikan dapat mengurangi risiko gerusan dan kerusakan berulang.
Sementara Jembatan Teupin Mane yang berada di Ruas Jalan Kota Bireuen–Batas Bireuen/Bener Meriah telah kembali terhubung sejak 18 Desember 2025. Pemulihan akses dilakukan melalui pemasangan jembatan Bailey dan penanganan sementara pada titik longsoran.
Ke depan, penggantian permanen akan dilakukan menggunakan jembatan rangka. Pemerintah juga menyiapkan penanganan longsoran jalan guna meningkatkan kapasitas serta keselamatan pengguna jalan.
Adapun Jembatan Krueng Beutong di Ruas Jalan Batas Aceh Tengah/Nagan Raya–Lhok Seumot–Jeuram sudah fungsional bagi kendaraan roda dua dan roda empat sejak 8 Januari 2026. Pemulihan akses dilakukan lewat jembatan Bailey.
Rencana penanganan permanen di lokasi tersebut mencakup rehabilitasi DAS serta rekonstruksi badan jalan yang hilang. Upaya ini ditujukan untuk memastikan stabilitas struktur dan kelancaran arus kendaraan.
