- PT Sentul City Tbk (BKSL) menghadapi permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan Eddon Pratama Wijayaputra pada 12 Januari 2026.
- BKSL membantah tuduhan wanprestasi, menyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban sesuai perjanjian homologasi dengan itikad baik.
- Pembatalan homologasi berpotensi mengakibatkan aset BKSL diawasi Kurator dan mengganggu operasional serta kepercayaan investor.
Suara.com - PT Sentul City Tbk (BKSL) secara resmi mengonfirmasi adanya permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian yang dilayangkan oleh Eddon Pratama Wijayaputra melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), perkara ini terdaftar dengan nomor 1/Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/2026/PN Niaga Jkt.Pst pada 12 Januari 2026.
Gugatan tersebut muncul setelah pihak pemohon menilai BKSL telah lalai atau melakukan wanprestasi dalam menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam proses homologasi sebelumnya.
Namun, manajemen BKSL secara tegas menepis tuduhan tersebut. Perseroan menyatakan telah melaksanakan seluruh komitmen dengan itikad baik dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang transparan (Good Corporate Governance).
"Perseroan telah memenuhi setiap dan seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian tersebut," tegas manajemen dalam rilis resminya pada Selasa (20/1/2026).
Sentul City juga menjamin bahwa proses hukum ini tidak bersifat material dan tidak mengganggu stabilitas operasional maupun kesehatan finansial perusahaan.
Analisis Dampak
Apabila Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian tersebut, dampaknya akan sangat serius. Berikut analisisnya dari perspektif hukum dan ekonomi:
Secara yuridis, Perjanjian Perdamaian (Homologasi) adalah produk hukum yang mengikat setelah proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Berdasarkan Pasal 291 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU:
Baca Juga: IHSG Hanya Naik Tipis 0,01% Hari Ini, Meski Harga Emas Pecah Rekor
- Jika debitur terbukti lalai memenuhi isi perdamaian, maka pengadilan wajib membatalkan perjanjian tersebut. Dampak hukum langsungnya adalah BKSL akan berhadapan dengan hukum kembali.
- Eksekusi Aset: Seluruh aset perusahaan akan berada di bawah pengawasan Kurator. Manajemen kehilangan hak perdata untuk mengelola harta kekayaan perusahaan, dan proses likuidasi aset akan dimulai untuk melunasi utang kepada seluruh kreditur.
- Pembatalan ini dapat memicu kreditur lain untuk mengajukan tuntutan serupa, mempercepat runtuhnya struktur hukum yang selama ini melindungi operasional BKSL.
Analisis Secara Ekonomi: Krisis Kepercayaan dan Likuiditas
Dari sisi ekonomi dan pasar modal, dampak yang muncul akan bersifat sistemik:
Proyek-proyek properti yang sedang berjalan di Sentul City berisiko terancam. Kepercayaan konsumen (pembeli rumah) akan anjlok, sehingga menghambat arus kas masuk dari penjualan unit.
Sebagai salah satu pengembang lahan besar, kegagalan BKSL dapat memperburuk sentimen investor terhadap sektor properti secara keseluruhan, terutama terkait kepastian hukum investasi di Indonesia.
Saat ini, manajemen BKSL berupaya meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa kondisi perusahaan tetap solid.
Klaim bahwa tuntutan tersebut "tidak material" menunjukkan keyakinan internal bahwa bukti-bukti pelaksanaan kewajiban mereka cukup kuat untuk memenangkan persidangan.
