Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?

Suara.com - Pasar modal Indonesia tengah berada di titik nadir. Pekan pertama Februari 2026 akan dicatat dalam sejarah sebagai periode "paling berdarah" bagi bursa domestik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak hanya sekadar memerah, tapi seolah kehilangan jangkar. Di tengah kejatuhan indeks yang menyentuh batas pelemahan maksimal 8%, sebuah drama suksesi terjadi secara mendadak dimana lima nakhoda utama, termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Dirut BEI Iman Rachman, memutuskan mundur berjamaah.

Pertanyaan besarnya bukan lagi "kapan IHSG rebound?", melainkan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar hingga para regulator ini memilih meletakkan jabatan?

Pemicu utama kepanikan ini bukanlah sekadar angka di layar monitor, melainkan pengumuman dari Morgan Stanley Capital International (MSCI). Bagi pengelola dana global, MSCI adalah "kitab suci". Jika MSCI mencabut restunya, triliunan rupiah dana asing (foreign inflow) akan mengalir keluar secara otomatis (forced selling).

MSCI membekukan perlakuan indeks bagi Indonesia karena mencium aroma tidak sedap dalam pembentukan harga saham. Mereka menyoroti struktur kepemilikan saham yang tidak transparan dan fenomena "perdagangan terkoordinasi". Dalam bahasa teknis MSCI, ini disebut uninvestability.

Pandu Sjahrir, CIO Danantara Indonesia, menjelaskan bahwa istilah keren "uninvestability" ini sebenarnya merujuk pada apa yang di pasar lokal kita kenal sebagai saham gorengan.

"Kalau MSCI menyebutnya uninvestability," ujarnya kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

Menurut dia saham-saham ini terbang tinggi dengan valuasi selangit dilihat dari rasio Price to Earnings (PER) atau EV to EBITDA yang sama sekali tidak masuk akal jika dibandingkan dengan fundamental kinerjanya.

MSCI merasa dikelabui oleh data free float (saham publik) yang terlihat besar di atas kertas, namun secara de facto dikendalikan oleh segelintir kelompok yang saling terafiliasi.

Sadar bahwa integritas bursa sedang dipertaruhkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah kepemimpinan Pejabat Sementara (Pjs) Friderica Widyasari Dewi, langsung tancap gas. Mereka meluncurkan delapan rencana aksi reformasi integritas yang dikelompokkan ke dalam empat pilar utama:

1. Pilar Likuiditas (Operasi Free Float) OJK menaikkan batas minimum free float menjadi 15% dari sebelumnya hanya 7,5%. Ini adalah upaya paksa untuk memastikan saham di pasar benar-benar cair dan dimiliki publik, bukan sekadar "parkir" di tangan pengendali.

2. Pilar Transparansi (Membongkar Topeng Pemilik) Ini adalah poin yang paling ditunggu pasar. Mulai Februari 2026, BEI dan KSEI akan membongkar data kepemilikan saham hingga ke porsi di bawah 5%.

"Dulu data hanya dibuka untuk kepemilikan di atas 5%. Sekarang, OJK akan mengubah aturan agar data pemilik hingga 1% bisa diakses publik," tegas Dirut KSEI Samsul Hidayat.

Langkah ini bertujuan mengungkap siapa sebenarnya Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau pemilik manfaat akhir yang selama ini bersembunyi di balik nama-nama nomine.

3. Pilar Tata Kelola & Penegakan Hukum BEI akan segera menjalankan proses demutualisasi sesuai mandat UU P2SK. Tujuannya jelas: memisahkan fungsi komersial bursa dengan fungsi pengawasan agar tidak ada benturan kepentingan. Selain itu, penegakan sanksi terhadap manipulasi pasar akan dilakukan lebih agresif. Tak main-main, penyusun laporan keuangan emiten kini wajib menyandang gelar Certified Accountant (CA) untuk menjamin akurasi data finansial.

4. Pilar Sinergitas & Pendalaman Pasar Regulator akan memperluas klasifikasi tipe investor, termasuk kategori baru seperti Sovereign Wealth Fund (SWF), guna menyelaraskan data dengan standar global yang diminta MSCI.

Langkah mundur para petinggi OJK dan BEI bisa dibaca sebagai bentuk tanggung jawab moral atas "teguran keras" dunia internasional. Namun, mundurnya mereka bukan berarti masalah selesai. Justru, beban berat kini berpindah ke pundak para Pejabat Sementara untuk membuktikan kepada MSCI bahwa Indonesia serius berbenah.

MSCI telah memberikan deadline hingga Mei 2026. Jika dalam tiga bulan ke depan tidak ada kemajuan signifikan dalam transparansi data dan pembersihan praktik saham gorengan, Indonesia terancam mengalami penurunan bobot dalam indeks pasar negara berkembang (emerging markets), atau yang terburuk: penurunan status pasar.