Rokok Ilegal Bakal Merajalela Jika Aturan Ini Diberlakukan

Suara.com - Rencana pengetatan batas kadar tar dan nikotin pada produk tembakau dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru. Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) memperingatkan, kebijakan tersebut justru bisa memperlebar ruang peredaran rokok ilegal di pasar domestik.

Ketua Umum AMTI, Edi Sutopo, mengungkapkan aturan tersebut mengusulkan batasan kadar yang sangat rendah, yakni nikotin sebesar 1 miligram dan tar 10 miligram per batang. Angka tersebut merujuk pada praktik di sejumlah negara Uni Eropa dan dinilai tidak relevan dengan karakteristik tembakau asli Indonesia.

Pasalnya, tembakau lokal Indonesia memiliki kecenderungan kadar nikotin tinggi, sekitar 2 hingga 8 persen. Sementara tembakau impor hanya berkisar 1 hingga 1,5 persen. Dengan kondisi tersebut, industri rokok nasional dinilai akan kesulitan memenuhi batasan yang diusulkan.

"Menurunkan kadar nikotin dari 2–8 persen menjadi 1 persen tentu tidak mudah," kata Edi sepert dikutip, Senin (16/2/2026).

Menurutnya, kondisi ini akan semakin berat bagi industri rokok kretek yang selama ini menguasai 97 persen pangsa pasar nasional. Kretek juga mengandung cengkeh yang berkontribusi terhadap kandungan tar lebih tinggi, sehingga penyesuaian terhadap batas baru dinilai tidak sederhana.

Jika kebijakan tetap diarahkan pada produk dengan kadar tar dan nikotin yang sangat rendah, Edi menilai produk yang saat ini beredar di pasaran berpotensi tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut. Situasi ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal.

"Sebagian besar rokok yang dikonsumsi masyarakat adalah rokok kretek, sehingga tekanan berlebihan pada segmen ini berisiko mengganggu stabilitas industri dan pasar," ujarnya.

Ia menambahkan, ketika industri legal kesulitan memenuhi regulasi, celah pasar bisa terbuka bagi rokok ilegal yang tidak mematuhi ketentuan. Kondisi ini dinilai kontraproduktif karena negara berpotensi kehilangan penerimaan cukai dan pajak.

"Negara akhirnya tidak mendapatkan apa-apa, padahal selama ini industri hasil tembakau memberikan kontribusi sangat besar terhadap penerimaan cukai dan pajak," imbuhnya.

Selain itu, Edi juga menyoroti potensi over-regulation karena Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebelumnya telah menetapkan batasan teknis tar dan nikotin melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disusun oleh komite teknis lintas sektor.

"Menurut kami, sebaiknya pengaturan batas tar dan nikotin cukup mengacu pada SNI yang sudah ada, agar tidak terjadi dualisme regulasi," tutupnya.