REGIONAL:
- Indonesia dinilai kalah telak dalam aspek non-tarif pada perjanjian dagang dengan AS.
- RI wajib impor energi US$ 15 miliar & tarif 0% bagi produk AS.
- Hilirisasi terancam gagal akibat pembebasan ekspor mineral kritis mentah ke Amerika.
Suara.com - Kesepakatan dagang teranyar antara Pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) menuai kritik pedas. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai posisi Indonesia dalam perundingan tersebut sangat lemah, bahkan cenderung memberikan "karpet merah" bagi kepentingan ekonomi Paman Sam.
Peneliti CELIOS, Nailul Huda, secara blak-blakan menyebut Indonesia kalah telak di hampir semua lini. Meskipun ada kesepakatan tarif 19 persen bagi produk Indonesia, hal itu dianggap bukan sebuah prestasi besar jika dibandingkan dengan konsesi non-tarif yang diberikan Jakarta kepada Washington.
"Saya merasa Indonesia kalah dalam segala aspek di perundingan dagang dengan US. Kesepakatan tarif 19 persen tentu tidak bisa langsung dikatakan 'kemenangan' karena sangat tergantung pada kesepakatan non-tarif," tegas Huda kepada Suara.com, Jumat (20/2/2026).
Huda menyoroti salah satu poin yang dianggap menjerat, yakni kewajiban Indonesia mengimpor produk energi dari AS senilai US$ 15 miliar. Di sisi lain, hampir seluruh produk asal AS yang masuk ke pasar domestik Indonesia dibebaskan dari pajak.
"Masalahnya adalah keharusan impor produk energi dari AS, sementara 98 persen lebih produk AS mendapatkan tarif nol persen ke Indonesia. Ketimpangannya sangat ketara," tambahnya.
Sektor pertambangan tak luput dari sorotan. Perjanjian ini mewajibkan Indonesia memfasilitasi investasi AS mulai dari eksplorasi hingga ekspor mineral kritis. Ironisnya, Indonesia juga dipaksa menghapus pembatasan ekspor komoditas strategis tersebut ke AS.
Huda menilai kebijakan ini akan memicu pembukaan lahan tambang baru secara masif, mengingat cadangan yang ada saat ini sudah banyak dikuasai oleh perusahaan China.
"Perusahaan AS diberikan keleluasaan tinggi. Artinya, akan ada pembukaan lahan tambang baru lagi untuk mereka," ungkap Huda.
Dampak yang paling mengkhawatirkan adalah masa depan program hilirisasi kebanggaan pemerintah. Dengan diperbolehkannya kembali ekspor bahan mentah secara bebas ke AS, semangat pengolahan di dalam negeri terancam layu sebelum berkembang.
"Program hilirisasi akan semakin dipertanyakan kelanjutannya. Selain itu, kerusakan lingkungan dipastikan akan semakin besar karena eksploitasi yang kembali terbuka lebar," pungkasnya.
TERPOPULER
