Jasa Marga: Keputusan One Way dan Contraflow Mudik Lebaran Ada di Tangan Korlantas

Baca 10 detik

PT Jasa Marga tidak berwenang menentukan rekayasa lalu lintas; keputusan tersebut mutlak menjadi wewenang aparat kepolisian.
Jasa Marga hanya menyediakan data lalu lintas terkini sebagai dasar pertimbangan Korlantas Polri dalam pengambilan keputusan pengaturan.
Keputusan rekayasa lalu lintas seperti one way atau contra flow ditetapkan Korlantas berdasarkan data volume dan kapasitas jalan.

Suara.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk menyatakan, tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kapan rekayasa lalu lintas seperti one way maupun contra flow di jalan tol diberlakukan selama periode mudik Lebaran. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan aparat kepolisian.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A Purwantono, mengatakan pihaknya hanya menyediakan data lalu lintas yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan rekayasa lalu lintas.

"Dan pengambilan keputusan terhadap rekayasa lintas yang melakukan adalah Korlantas. Jadi bukan Jasa Marga," ujar Rivan ujar Rivan di Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) Bekasi, Jawa Barat, Selasa (10/3/2026).

Menurutnya, data tersebut berasal dari berbagai sistem pemantauan yang dimiliki Jasa Marga. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk menentukan langkah pengaturan lalu lintas di lapangan.

"Sebagai BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) kami memiliki data, kami berikan rekomendasi," kata Rivan.

Ia menjelaskan, pemantauan lalu lintas dilakukan melalui berbagai perangkat teknologi yang tersedia di pusat kendali atau command center milik Jasa Marga. Sistem tersebut mampu menghitung volume kendaraan serta kapasitas jalan secara real time.

"Cara perhitungannya, isi rasionya, jadi antara volume dan capacity-nya juga menggunakan VC ratio yang kita miliki," ujarnya.

Rivan menuturkan, data tersebut juga digunakan untuk memantau kondisi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas tol selama periode mudik. Informasi tersebut kemudian menjadi acuan bagi kepolisian dalam menentukan kebijakan rekayasa lalu lintas seperti one way atau contra flow.