- Utang RI Rp7.368 Triliun: Posisi ULN Januari 2026 tembus angka fantastis di tengah ketidakpastian.
- Beban Pemerintah Naik: Utang pemerintah tumbuh 5,6%, sinyal ketergantungan APBN pada pinjaman.
- Sektor Swasta Lesu: ULN swasta terkontraksi 0,7%, tanda dunia usaha enggan ekspansi.
Suara.com - Di tengah klaim pemerintah mengenai ekonomi yang stabil, kenyataan pahit justru terpampang dari tumpukan utang yang kian menggunung. Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2026 tercatat mencapai angka fantastis 434,7 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp7.368 triliun.
Meski Bank Indonesia (BI) berdalih posisi ini tetap "terjaga", angka pertumbuhan tahunan sebesar 1,7 persen (yoy) tetap menjadi alarm keras bagi kesehatan fiskal nasional. Ironisnya, di saat swasta mulai mengerem utang, pemerintah justru terlihat makin hobi menarik pinjaman.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI, Ramdan Denny, mengungkapkan bahwa pembengkakan utang ini terutama dipicu oleh sektor publik. Posisi ULN Pemerintah pada Januari 2026 melonjak menjadi 216,3 miliar dolar AS, tumbuh 5,6 persen (yoy)—lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2025 yang sebesar 5,5 persen.
"Perkembangan ini dipengaruhi penarikan pinjaman untuk program dan proyek pemerintah serta aliran modal asing pada SBN internasional," ujar Denny dalam siaran persnya, Senin (16/3/2026).
Namun, klaim "kepercayaan investor" yang disebut-sebut pemerintah patut dipertanyakan efektivitasnya. Pasalnya, ketergantungan pada utang untuk membiayai APBN menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi kita masih sebatas angan-angan.
Kontras dengan pemerintah yang kian agresif, ULN swasta justru mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 0,7 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini menjadi sinyal bahaya bahwa sektor usaha sedang tidak baik-baik saja dan enggan melakukan ekspansi di tengah ketidakpastian global.
