Meski Dompet Pas-pasan, 85,1 Persen Warga RI Tetap Nekat Mudik

Suara.com - Animo masyarakat untuk pulang ke kampung halaman pada Lebaran 2026 tetap membuncah. Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei terbaru bertajuk “Survei Pola Rencana Mudik 2026” yang menunjukkan mayoritas warga Indonesia tetap menjadwalkan mudik meski dihantui ketidakpastian ekonomi.

Founder KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengungkapkan bahwa potret ini bukan sekadar rutinitas, melainkan gerak ekonomi yang masif. "Tujuan kami melakukan survei ini semata-mata sebagai bakti kepada negara, memotret bagaimana mudik di mata masyarakat dan bagaimana perputaran uangnya," ujar pria yang akrab disapa Hensa dalam paparan daring pekan lalu.

Head of Researcher KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah, memaparkan sebanyak 85,1 persen responden berencana mudik tahun ini. Namun, ada 15 persen yang memilih bertahan di perantauan. Mayoritas alasan mereka yang absen mudik adalah faktor finansial.

"Alasan utama karena ketidakstabilan ekonomi rumah tangga. Sebanyak 42 persen responden yang tidak mudik mengaku karena tidak mampu secara ekonomi," jelas Ashma.

Kondisi ini linear dengan melonjaknya minat terhadap program Mudik Gratis. Tercatat, 53,3 persen responden sangat berminat ikut program ini, naik signifikan dibanding tahun 2025 yang hanya 39 persen. Ironisnya, baru 8,9 persen yang sudah mengamankan tiket (secure), sementara sisanya masih berburu kuota.

Bagi yang berangkat, mudik ternyata sudah masuk dalam pos anggaran serius. Sebanyak 79,6 persen responden telah menyiapkan dana khusus dengan rata-rata Rp3,4 juta.

Terkait moda transportasi, 57,3 persen memilih angkutan umum, sementara 33 persen menggunakan kendaraan pribadi. Menariknya, meski 52 persen pengguna kendaraan pribadi memakai motor, sebanyak 65,8 persen responden justru setuju jika sepeda motor dilarang untuk mudik antarprovinsi demi keselamatan.

Menanggapi fenomena ini, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan pemerintah soal ketersediaan angkutan umum di daerah tujuan. Ia pun menagih janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.

"Kami mengingatkan Presiden Prabowo dan Gibran. Janji kampanyenya adalah menyediakan angkutan umum, bahkan kalau perlu gratis. Sampai sekarang, Pak Prabowo belum bicara detil soal ini. Ini janji politik yang harus ditagih," tegas Djoko.

Senada, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menekankan bahwa selama transportasi umum di daerah belum mumpuni, warga akan terus terpaksa menggunakan motor yang memiliki risiko kecelakaan tinggi. "Begitu kita mampu membatasi roda dua, otomatis risiko kecelakaan berkurang," pungkasnya.