REGIONAL:
- Pemerintah Indonesia merencanakan WFH satu hari per minggu sebagai respons lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS.
- Kebijakan WFH ini diperkirakan mampu mengurangi konsumsi BBM nasional hingga sekitar 20 persen jika diterapkan konsisten.
- Pengamat energi UGM mengingatkan potensi risiko kebijakan terhadap sektor ekonomi informal dan produktivitas sektor manufaktur.
Suara.com - Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah mulai berdampak ke Indonesia. Pemerintah pun menyiapkan sejumlah langkah efisiensi, termasuk rencana penerapan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan.
Kebijakan ini ditujukan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang telah menembus di atas 100 dolar AS per barel. Pada 20 Maret 2026, harga minyak Brent bahkan mencapai 112,19 dolar AS per barel.
Sebagai negara importir, kenaikan harga minyak ini dinilai akan membebani APBN, memicu inflasi, serta menekan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.000 per dolar AS.
Pengamat Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kebijakan WFH satu hari memang berpotensi mengurangi konsumsi BBM secara signifikan, namun di sisi lain menyimpan risiko bagi sektor ekonomi lain.
"Kalau WFH-1 efektif diterapkan bagi seluruh ASN dan pekerja swasta secara konsekuen, menurut hitungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa penghematan konsumsi BBM bisa mencapai 20 persen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).
Fahmy mengingatkan, implementasi kebijakan tersebut tidak akan mudah karena menyangkut perubahan perilaku kerja masyarakat.
"Masalahnya, tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk memberlakukan WFH-1 secara konsekwen karena menyangkut perubahan perilaku kerja," jelasnya.
Menurut Fahmy, tanpa adanya faktor pendorong kuat seperti saat pandemi Covid-19, kebijakan WFH berpotensi tidak berjalan efektif.
"Barangkali ASN dan pekerja swasta tidak kerja di rumah pada hari Jum’at, tetapi Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan," bebernya.
Fahmy menambahkan, saat pandemi Covid-19, kebijakan WFH berhasil karena adanya faktor pembatasan aktivitas yang ketat.
"Saat pandemi Covid-19, WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel paksa agar tidak tertular Covid-19. Sedangkan variabel paksa tidak ada pada WFH-1. Tanpa variabel paksa, sangat sulit WFH-1 bisa diterapkan secara konsekuen," imbuhnya.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menekan pendapatan sektor informal seperti ojek online dan pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas pekerja harian.
"Selain itu, WFH-1 berpotensi menurunkan pendapatan bagi sektor transportasi, termasuk jasa ojol, warung-warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta, dan usaha lainnya," katanya.
Tak hanya itu, sektor industri juga dinilai bisa terdampak jika kebijakan diterapkan secara luas.
"Mewajibkan WFH-1 bagi pekerja swasta yang bekerja di sektor manufkatur juga akan menurunkan produktivitas kerja yang merugikan bagi sektor manufaktur," jelasnya.
Karena itu, Fahmy mengingatkan pemerintah agar mengkaji matang kebijakan tersebut sebelum diterapkan.
"Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH-1. Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat (benefit) penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya (cost)," pungkasnya.
TERPOPULER
