Pengusaha Soroti Risiko Ekonomi di Balik Imbauan WFH dan Pembatasan BBM Subsidi

Dythia Novianty, Fakhri Fuadi Muflih

Kamis, 02 April 2026 | 14:30 WIB
Pengusaha Soroti Risiko Ekonomi di Balik Imbauan WFH dan Pembatasan BBM Subsidi
Ilustrasi WFH. (Freepik)
baca 10 detik
  • Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani, mengkritisi kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja dan energi pada Kamis, 2 April 2026.
  • APINDO menolak keseragaman kebijakan WFH dan menekankan perlunya fleksibilitas operasional agar tidak memicu inefisiensi serta disrupsi pada sektor usaha.
  • Pemerintah diminta melakukan refocusing anggaran dan pembatasan BBM secara selektif agar tidak mengganggu stabilitas makroekonomi serta distribusi logistik nasional.

Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merespons kebijakan pemerintah terkait transformasi budaya kerja nasional dan energi dengan sejumlah catatan kritis. 

Dunia usaha menilai kebijakan tersebut perlu dirancang lebih adaptif agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi di tengah tekanan global.

Ketua Umum APINDO, Shinta W Kamdani, menyebut pelaku usaha memahami langkah pemerintah sebagai upaya meredam dampak kenaikan harga energi dan gejolak geopolitik. 

"Namun, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara adaptif, terukur, dan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan agar tetap menjaga produktivitas dan keberlangsungan aktivitas ekonomi," ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Salah satu sorotan utama tertuju pada kebijakan work from home (WFH) yang diimbau diterapkan satu hari dalam sepekan. 

APINDO menilai kebijakan tersebut tidak bisa diberlakukan secara seragam di semua sektor usaha.

"Kebijakan WFH perlu memberikan ruang fleksibilitas, bukan penerapan yang diseragamkan. Setiap perusahaan memiliki karakteristik operasional yang berbeda, sehingga keputusan paling efektif justru berada di tingkat masing-masing perusahaan," kata Shinta.

Menurutnya, penerapan WFH tanpa mempertimbangkan kondisi operasional berpotensi memicu inefisiensi hingga disrupsi produksi. 

Bahkan, kebijakan tersebut dinilai bisa kontraproduktif jika mendorong peningkatan mobilitas masyarakat, misalnya karena fenomena long weekend.

baca juga

Selain isu tenaga kerja, ia juga menyoroti kebijakan refocusing anggaran pemerintah. 

Dunia usaha mengingatkan agar efisiensi belanja tidak menyasar sektor produktif yang memiliki efek berantai terhadap ekonomi.

"Karena itu, refocusing anggaran perlu dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan produktivitas dan momentum pertumbuhan," ucap Shinta.

APINDO menilai pemangkasan belanja produktif berisiko menekan aktivitas sektor riil, termasuk konstruksi, industri pendukung seperti semen dan baja, hingga sektor UMKM yang bergantung pada proyek pemerintah.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan BBM subsidi juga dinilai perlu kejelasan teknis di lapangan. 

Pelaku usaha menyoroti potensi perbedaan interpretasi yang bisa menghambat distribusi barang dan logistik.

"Kejelasan definisi dan implementasi teknis menjadi kunci agar tidak menimbulkan hambatan di lapangan serta tidak mengganggu kelancaran distribusi dan aktivitas ekonomi," tutur Shinta.

Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di Jakarta, Selasa (31/3/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di Jakarta, Selasa (31/3/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]

APINDO menekankan pentingnya kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara sisi suplai dan permintaan. 

Dari sisi suplai, pemerintah diminta memastikan biaya usaha tetap terkendali, sementara dari sisi permintaan diperlukan penguatan daya beli masyarakat.

Dalam jangka pendek, dunia usaha mendorong fokus pada stabilitas makroekonomi melalui pengendalian harga energi, stabilitas nilai tukar, serta kelancaran logistik. 

Selain itu, stimulus bagi industri padat karya dinilai krusial untuk menjaga momentum ekonomi.

Sementara dalam jangka panjang, APINDO menilai perlu adanya strategi struktural seperti penguatan ketahanan energi, pengembangan energi alternatif, hingga pengurangan ketergantungan impor bahan baku.

"Dengan semangat Indonesia Incorporated, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi nasional," pungkas Shinta.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Wajib ke Kantor! Ini Daftar Jabatan dan Unit ASN Daerah yang Tidak Boleh WFH

Wajib ke Kantor! Ini Daftar Jabatan dan Unit ASN Daerah yang Tidak Boleh WFH

Bisnis | Rabu, 01 April 2026 | 07:00 WIB

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

WFH ASN Daerah: Lokasi Ponsel Akan Dipantau, Wajib Respons Sebelum 5 Menit

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:20 WIB

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Rincian 8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 21:16 WIB

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Usai ASN, Menaker Segera Berlakukan WFH untuk Karyawan Swasta

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:38 WIB

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

ASN Wajib WFH Sehari Mulai 1 April Besok

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:37 WIB

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Pemerintah Hemat Rp 260 Triliun dari Kebijakan WFH Hingga Pembatasan BBM

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 20:28 WIB

Terkini

Tembus Rp165 Triliun! Begini Rapor Terbaru Penggalangan Dana Korporasi di BEI

Tembus Rp165 Triliun! Begini Rapor Terbaru Penggalangan Dana Korporasi di BEI

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:29 WIB

Kompak Dadah-Dadah, Momen Dasco dan AHY Bungkam Usai Dipanggil Prabowo ke Istana Bogor

Kompak Dadah-Dadah, Momen Dasco dan AHY Bungkam Usai Dipanggil Prabowo ke Istana Bogor

Bogor | Minggu, 15 November 2026 | 22:17 WIB

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 22:16 WIB

Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment

Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment

News | Minggu, 15 November 2026 | 22:15 WIB

Andra Soni Sebut Seluruh Kader Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Andra Soni Sebut Seluruh Kader Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden

Banten | Minggu, 15 November 2026 | 22:07 WIB

Ketua DPRD Jabar Buka Suara Soal Foto Gibran Dibalik saat Audiensi: Saya Kaget dan Tidak Tahu

Ketua DPRD Jabar Buka Suara Soal Foto Gibran Dibalik saat Audiensi: Saya Kaget dan Tidak Tahu

Jabar | Minggu, 15 November 2026 | 22:03 WIB

Tingkah Xanana Gusmao Saat Hadiri KTT ASEAN 2026: Joget Gemoy Bersama Walikota Imelda

Tingkah Xanana Gusmao Saat Hadiri KTT ASEAN 2026: Joget Gemoy Bersama Walikota Imelda

News | Minggu, 15 November 2026 | 22:00 WIB

Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkoba, 4 Gram Sabu Disembunyikan di Dalam Sandal Karet

Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkoba, 4 Gram Sabu Disembunyikan di Dalam Sandal Karet

Banten | Minggu, 15 November 2026 | 21:58 WIB

Karhutla hingga Pencemaran Sungai, WALHI Suarakan Darurat Ekologis Sumsel Lewat ECOFEST

Karhutla hingga Pencemaran Sungai, WALHI Suarakan Darurat Ekologis Sumsel Lewat ECOFEST

Sumsel | Minggu, 15 November 2026 | 21:58 WIB

Tanggapi Isu Pencopotan Foto Wapres di Sekolah, Disdik Jabar Tunggu Keputusan Resmi MPR

Tanggapi Isu Pencopotan Foto Wapres di Sekolah, Disdik Jabar Tunggu Keputusan Resmi MPR

Jabar | Minggu, 15 November 2026 | 21:53 WIB

×