DPR Usul Pembelian Gas 3 Kg Pakai Sidik Jari atau Retina, Ini Tujuannya

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melontarkan usulan baru terkait mekanisme pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram atau yang sering disebut sebagai "gas melon".

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar proses pembelian gas subsidi tersebut menggunakan verifikasi biometrik berupa pemindaian sidik jari (fingerprint) atau retina mata.

Langkah ini dinilai perlu dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi energi yang dialokasikan pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Usulan ini muncul di tengah diskusi mengenai efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama terkait beban subsidi energi yang terus membengkak.

Said Abdullah menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg saat ini masih memiliki celah besar sehingga sering kali tidak tepat sasaran.

Dengan mekanisme biometrik, identitas penerima manfaat dapat dikunci secara digital dan sulit untuk dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang.

"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (usul) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kg," ujar Said Abdullah saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026).

Meskipun mengusulkan pengetatan melalui teknologi biometrik, Said Abdullah menyatakan ketidaksetujuannya jika pemerintah mengambil langkah untuk mengurangi besaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurutnya, fokus utama pemerintah seharusnya bukan memotong angka subsidi bagi rakyat, melainkan memperbaiki data dan metode distribusinya, khususnya pada komoditas LPG 3 kg.

Ia berpendapat bahwa jumlah masyarakat yang benar-benar layak menerima subsidi LPG 3 kg sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pagu anggaran yang saat ini ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan perhitungan internal Banggar DPR, hanya sekitar 5,4 juta orang yang masuk kategori berhak jika kriteria "tepat sasaran" diterapkan secara ketat.

Angka ini jauh di bawah kuota yang ada dalam pagu anggaran saat ini yang mencakup sekitar 8,6 juta orang.

"Karena hitungan kami dari 8,6 juta, kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, LPG 3 kilo, tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta. Cukup, dari 8,6 yang ada di pagu," kata Ketua DPP PDIP tersebut.

Said juga menyoroti fluktuasi harga minyak mentah internasional yang memberikan tekanan pada segala aspek ekonomi.

Namun, ia mengingatkan agar beban tersebut tidak lantas dialihkan kepada rakyat melalui pengurangan subsidi energi.

Ia justru mempertanyakan mengapa harga energi non-subsidi tidak disesuaikan terlebih dahulu sebelum menyentuh alokasi untuk masyarakat kelas bawah.

Data Subsidi LPG dan Tantangan Implementasi

Sebagai gambaran, pemerintah telah menganggarkan dana yang sangat besar untuk menjaga harga gas melon tetap terjangkau.

Pada tahun 2025, subsidi LPG 3 kg dialokasikan mencapai Rp82,95 triliun. Besaran subsidi per tabung diperkirakan berada di rentang Rp30.000 hingga Rp36.000.

Besaran ini membuat Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pangkalan jauh di bawah harga keekonomian yang sebenarnya.

Untuk tahun 2026, kuota subsidi LPG 3 kg ditetapkan sebesar 8 juta ton. Berdasarkan data per 30 April 2024, tercatat ada 41,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar dalam sistem "Subsidi Tepat LPG".

Jika dikalkulasi secara kasar, setiap satu individu yang terdaftar tersebut hanya mendapatkan nilai manfaat subsidi sekitar Rp1,98 juta per tahun, atau sekitar Rp165.000 per bulan.