Proyek Tol Gilimanuk-Mengwi 'Gantung', Wayan Koster: Kami Malu Ditanya Masyarakat Terus!

Suara.com - Gubernur Bali, I Wayan Koster, meluapkan kegelisahannya terkait nasib proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi yang hingga kini tak menunjukkan progres signifikan. Koster mengaku terbebani oleh ekspektasi masyarakat yang terus menagih janji pembangunan infrastruktur vital tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (8/4/2026), Koster blak-blakan menyebut posisi pemerintah daerah kini berada di titik sulit. Proyek yang sudah lama direncanakan ini justru menciptakan ketidakpastian bagi warga, terutama mereka yang lahannya masuk dalam penetapan lokasi (penlok).

“Jadi kami ditunggu-tunggu oleh masyarakat soal jalan tol ini yang sudah lama direncanakan namun sampai sekarang belum ada perkembangan yang berarti buat kami sehingga kami jadi malu dengan masyarakat,” ujar Koster di Kompleks Parlemen, Senayan.

Persoalan kian pelik lantaran status lahan yang masuk dalam trase jalan tol sudah dikunci lewat penlok. Akibatnya, warga pemilik lahan tidak bisa memanfaatkan aset mereka untuk kepentingan lain, sementara pembangunan tol sendiri masih jalan di tempat.

Koster pun mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan kepastian jadwal yang konkret. “Kami mohon kepastian mengenai kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi ini,” tegasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan fakta bahwa proyek ini masih dalam tahap yang sangat awal. Berdasarkan tinjauan lapangan pada Februari 2026, dokumen readiness criteria proyek ini masih dalam tahap review.

Jadwal operasional yang diharapkan masyarakat pun nampaknya masih jauh dari panggang api.

“Jalan tol ini direncanakan baru akan lelang pemilihan BUJT pada bulan November 2026 dan beroperasi secara fungsional pada tahun 2029,” ungkap Lasarus.

Lasarus sepakat bahwa beban infrastruktur di Bali, khususnya arus kendaraan dari Pelabuhan Gilimanuk ke wilayah Selatan, sudah mencapai titik jenuh. Menurutnya, Bali memerlukan regulasi dan intervensi anggaran khusus karena tidak mungkin hanya mengandalkan APBD yang terbatas.

“Bali ini sudah tidak bisa lagi pakai regulasi normal, Pak. Saya lihat ini daya rusaknya cepat. Kalau APBD Bali saja saya pikir sudah berat sekali,” pungkas Lasarus.