- Wakil Ketua Banggar DPR Wihadi Wiyanto menolak usulan Jusuf Kalla mengenai kenaikan harga BBM pada 10 April 2026.
- Wihadi menyatakan APBN Indonesia saat ini sangat kokoh dan sehat untuk mempertahankan subsidi energi bagi masyarakat.
- Pemerintah memilih menahan harga BBM demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi dari efek inflasi global.
Inflasi akan meroket, harga kebutuhan pokok melambung, dan biaya modal (cost of fund) akan meningkat, yang pada akhirnya memicu perlambatan ekonomi.
"Kenaikan harga energi akan menyebabkan inflasi, yang menyebabkan pelemahan daya beli dan peningkatan cost of fund. Efek berantai ini dapat mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi kita yang saat ini tengah berada pada momentum yang baik," tegasnya.
Kebijakan menahan harga BBM di tengah tekanan global, justru dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan yang sudah dibangun oleh pemerintahan saat ini. Ia menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menjaga isi dompet rakyat.
"Langkah yang diambil pemerintah bukan semata-mata tentang mencegah kenaikan harga BBM. Ini merupakan bukti hadirnya negara dalam melindungi daya beli dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dari dampak krisis global melalui instrumen APBN," tambah Wihadi.
Sindiran Tajam untuk Jusuf Kalla
Tidak hanya bicara soal data, Wihadi juga memberikan teguran keras secara politik kepada Jusuf Kalla.
Ia meminta JK untuk lebih objektif melihat data, sebelum memberikan pernyataan yang berpotensi memicu keresahan publik atau mendorong pemerintah ke situasi yang lebih sulit.
Wihadi bahkan mempertanyakan motif di balik kegigihan JK mengusulkan kenaikan harga BBM. Ia menilai pernyataan JK seolah-olah ingin memojokkan pemerintah dalam menangani krisis.
"APBN masih berjalan dengan baik, dan kita justru dengan tidak menaikkan itu adalah menjaga daya beli dan juga dengan adanya daya beli yang masih berjalan baik maka penerimaan negara juga masih bisa berjalan dengan baik," tuturnya.
Menutup pernyataannya, legislator Gerindra ini mengajak semua pihak, termasuk tokoh senior seperti JK, untuk mengapresiasi keberanian kepemimpinan Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas harga energi bagi rakyat Indonesia.
"Pernyataan Pak JK itu tendensinya justru mengarah kepada pemerintah nanti masuk dalam situasi yang mungkin justru lebih berat dalam menangani krisis. APBN sudah baik saat ini, bila harga BMM dinaikkan, daya beli masyarakat justru turun, artinya penerimaan negara berkurang," jelas Wihadi.
Wihadi menegaskan kembali posisi Banggar DPR yang akan terus mendukung kebijakan pro-rakyat.
"Kita harus mengapresiasi Pak Prabowo. Karena dengan tidak menaikkan harga BBM dalam situasi sekarang justru akan memberikan efek yang baik terhadap pemerintah dan rakyat Indonesia."