REGIONAL:
- Utang Luar Negeri RI melonjak jadi Rp7.509 triliun pada Februari 2026, naik dari bulan sebelumnya.
- Pertumbuhan utang mencapai 2,5%, dipicu utang Bank Sentral lewat instrumen moneter SRBI.
- ULN Swasta justru turun 0,7%, pertanda lesunya ekspansi sektor riil di tengah beban utang negara.
Suara.com - Kondisi kesehatan fiskal Indonesia kembali menjadi sorotan tajam. Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 membengkak menjadi 437,9 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp7.509 triliun.
Angka ini melonjak signifikan dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 434,9 miliar dolar AS. Kenaikan ini seolah menjadi alarm bagi stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang kian mencekik.
Jika menggunakan proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar 285 juta jiwa, maka setiap individu mulai dari bayi yang baru lahir hingga lansia secara teoretis "menanggung" beban utang luar negeri sebesar kurang lebih Rp26.347.000 per orang.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI, Anton Pitono, mengungkapkan bahwa secara tahunan, ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh sebesar 2,5 persen (yoy). Laju pertumbuhan ini jauh lebih kencang dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang hanya sebesar 1,7 persen (yoy).
Peningkatan ini ironisnya justru dipicu oleh sektor publik, terutama bank sentral. Anton menyebut derasnya modal asing yang masuk ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) menjadi biang kerok utang BI yang kian menumpuk.
"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama didorong oleh ULN sektor publik khususnya bank sentral seiring dengan aliran masuk modal asing ke instrumen moneter, yakni SRBI," ujar Anton dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Meski posisi surat utang pemerintah diklaim menurun, total ULN pemerintah pada Februari 2026 tetap bertengger di angka 215,9 miliar dolar AS. Secara tahunan, utang pemerintah masih tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy).
Beban utang ini dialokasikan untuk sektor-sektor yang seharusnya bisa dibiayai secara mandiri jika pengelolaan fiskal lebih optimal, antara lain:
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial: 22,0 persen
- Pertahanan dan Jaminan Sosial: 20,3 persen
- Jasa Pendidikan: 16,2 persen
- Konstruksi: 11,6 persen
- Transportasi dan Pergudangan: 8,5 persen
Di saat utang pemerintah dan BI mendaki, ULN swasta justru mengalami penurunan sebesar 0,7 persen (yoy) menjadi 193,7 miliar dolar AS. Penurunan ini terjadi baik di lembaga keuangan maupun perusahaan non-lembaga keuangan.
Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa sektor riil justru tengah "tiarap" atau enggan melakukan ekspansi di tengah beban bunga global yang tinggi, menyisakan pemerintah sebagai pemain tunggal yang terus menarik utang demi menambal lubang ekonomi.
Walaupun BI mengklaim struktur utang masih "sehat" dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,8 persen, namun ketergantungan pada aliran modal asing di instrumen moneter jangka pendek tetap menyimpan risiko capital outflow sewaktu-waktu yang bisa merontokkan nilai tukar Rupiah.
TERPOPULER
