Siapa Hery Susanto: Ketua Ombudsman dengan Gaji Selangit, 6 Hari Kerja Sudah Ditangkap

Suara.com - Kabar penangkapan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto, oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (16/4/2026) siang jadi sorotan.

Penangkapan ini menjadi sorotan tajam karena terjadi hanya berselang enam hari setelah Hery resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 10 April 2026.

Hery Susanto diduga terlibat dalam praktik rasuah terkait penerimaan uang dalam pengurusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di sektor pertambangan. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai profil, karier, hingga rincian kekayaan sang pejabat.

Profil dan Rekam Jejak Karier

Hery Susanto lahir di Cirebon pada 9 April 1975. Ia dikenal sebagai sosok yang memiliki latar belakang akademis kuat dan pengalaman panjang di organisasi kemasyarakatan serta kebijakan publik.

• Pendidikan: Ia meraih gelar Doktor (S3) dari Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
• Awal Karier: Sebelum masuk ke lingkaran kekuasaan, Hery menjabat sebagai Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode (2004–2014) dan aktif di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) sebagai Ketua Bidang Kesehatan (2017–2022).
• Karier Politik & Advokasi: Hery pernah menjadi Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX (2014–2019) dan menjabat Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (2016–2021).
• Karier di Ombudsman: Hery bukanlah orang baru di lembaga ini. Ia menjabat sebagai Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dengan fokus pengawasan pada sektor kemaritiman, investasi, dan energi. Berkat kinerjanya, ia kembali terpilih melalui fit and proper test di DPR RI untuk menjabat sebagai Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031.

Kekayaan dan Gaji Hery Susanto

Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada tahun 2023, Hery Susanto tercatat memiliki total kekayaan bersih sebesar Rp4,1 miliar tanpa catatan utang.

Rincian Harta Kekayaan:

• Tanah dan Bangunan: Rp2,9 miliar (tersebar di Jakarta Timur dan Cirebon).
• Transportasi dan Mesin: Rp150 juta.
• Harta Bergerak Lainnya: Rp75 juta.
• Surat Berharga: Rp101 juta.
• Kas dan Setara Kas: Rp715 juta.
• Harta Lainnya: Rp117 juta.

Sebagai pejabat negara setingkat eselon tertinggi, gaji dan tunjangan Ketua Ombudsman diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Secara umum, total pendapatan ( take home pay ) seorang Ketua Ombudsman diperkirakan berkisar antara Rp40 juta hingga Rp60 juta per bulan, mencakup gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, serta fasilitas dinas lainnya.

Penangkapan Hery Susanto jadi potret miris meski belum terbukti sepenuhnya. Pasalnya, Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan hierarki dengan lembaga negara lainnya yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, BUMN, BUMD, hingga badan swasta yang menggunakan dana publik (APBN/APBD).

Penangkapan ketuanya tentu menjadi pukulan telak bagi kredibilitas lembaga yang seharusnya menjadi "polisi" bagi pelayanan publik ini.

Tugas lain dari Ombudsman diantaranya:

Penanganan Maladministrasi: Menerima dan memeriksa laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi (seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga pungutan liar).

Investigasi Mandiri: Melakukan penyelidikan atas prakarsa sendiri tanpa menunggu laporan masyarakat jika ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan.

Pencegahan: Memberikan rekomendasi perbaikan sistem kepada instansi pemerintah agar kualitas pelayanan publik meningkat dan bebas dari korupsi serta nepotisme.

Meski Kejagung belum merinci secara detail, penangkapan Hery di kediamannya diduga kuat berkaitan dengan perannya dalam memengaruhi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tambang. Ironisnya, selama ini Hery justru dikenal aktif mendorong revisi UU Ombudsman untuk memperkuat kelembagaan tersebut.

Kini, masa jabatan yang seharusnya berlangsung hingga 2031 tersebut terancam berakhir prematur di tangan hukum.

Disclaimer: Artikel ini disusun sebagai laporan berita explainer berdasarkan fakta yang tersedia hingga 16 April 2026. Seluruh proses hukum yang menjerat Hery Susanto mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya keputusan tetap dari pengadilan.