Danantara Kantongi Dividen Rp16,67 Triliun dari BBRI, Sinyal Positif Bagi Pasar

Suara.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui PT Danantara Asset Management dipastikan akan memperoleh suntikan dana segar senilai Rp16,67 triliun.

Alokasi dana tersebut berasal dari pembagian dividen final PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) untuk tahun buku 2025, menyusul porsi kepemilikan saham mayoritas yang kini dikelola oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan data terbaru dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 31 Maret 2026, PT Danantara Asset Management tercatat menguasai 79,80 miliar saham BBRI.

Jumlah tersebut setara dengan 52,66% dari total saham yang beredar, yang secara otomatis menempatkan Danantara sebagai penerima manfaat terbesar dari laba bersih perseroan.

Pengamat perbankan sekaligus Senior Vice President di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menilai langkah pembagian dividen ini telah melewati pertimbangan matang terkait aspek likuiditas dan rasio permodalan bank.

Menurutnya, transisi kepemilikan dari BUMN ke Danantara tidak mengubah esensi fundamental BRI sebagai penyokong sektor produktif.

"BRI memang rutin membagi dividen, rata-rata dua kali dalam setahun. Karena porsi kepemilikan BUMN telah dialihkan kepada Danantara, maka wajar mereka mendapatkan jumlah sebesar itu sesuai porsi kepemilikannya," ujar Trioksa dalam wawancara dengan Redaksi Suara.com, Jumat (17/4/2026).

Ia juga menambahkan bahwa kinerja nyata BRI tercermin dari kontribusi penyaluran kredit ke sektor produktif, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh tanah air.

Data penyaluran kredit tersebut menjadi bukti bahwa strategi ekspansi perseroan tetap berjalan beriringan dengan komitmen memberikan imbal hasil kepada pemegang saham.

Resiliensi di Tengah Tekanan Geopolitik dan Isu MSCI

Sektor perbankan Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan dari sentimen global, mulai dari eskalasi konflik di Timur Tengah hingga dinamika pembekuan rebalancing indeks MSCI di awal tahun.

Trioksa mencermati bahwa tekanan terhadap harga saham perbankan belakangan ini lebih banyak dipicu oleh faktor eksternal dan keterbukaan pasar.

"Penurunan harga saat ini harus dilihat kasus per kasus. Kemarin penurunan lebih banyak karena faktor MSCI, saat Morgan Stanley menyampaikan adanya ancaman downgrade pasar Indonesia karena masalah keterbukaan. Selain itu, faktor geopolitik dan kenaikan harga minyak juga mengancam terjadinya inflasi. Namun, harga bisa kembali naik ketika ekonomi stabil, perang mereda, dan inflasi terjaga," jelasnya.

Konsistensi BBRI dalam membagikan dividen dipandang sebagai sinyal positif bagi investor untuk menjaga kepercayaan pasar.

Kebijakan ini dianggap sah secara manajerial selama kebutuhan ekspansi dan manajemen risiko tetap ter-cover dengan baik.

Sebelumnya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), pemegang saham BBRI telah menyetujui pembagian dividen final total sebesar Rp31,47 triliun atau setara dengan Rp209 per saham.

Secara akumulatif, BBRI mengalokasikan total Rp52,10 triliun dari laba bersih tahun buku 2025 sebagai dividen. Angka tersebut mencakup dividen interim sebesar Rp20,63 triliun atau Rp137 per saham yang telah didistribusikan sebelumnya pada 15 Januari 2026.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, keputusan pembagian dividen tunai ini merupakan komitmen Perseroan dalam memberikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham.

Pembagian dividen ini juga didukung oleh kinerja keuangan yang solid serta pengelolaan risiko yang terjaga.

"Pembagian dividen ini didasarkan pada kinerja Perseroan yang tetap positif, yang ditopang oleh penguatan pada segmen UMKM sebagai core business BRI, serta akselerasi transformasi digital yang terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional," ujar Hery dalam keterangan resmi tertulis, Senin (13/4/2026) lalu.

Langkah ini menegaskan peran strategis perbankan pelat merah dalam mendukung kebijakan fiskal pemerintah. Meskipun demikian, pengamat mengingatkan agar BRI tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan manajemen risiko yang ketat, terutama di tengah dorongan berbagai program pemerintah yang masif.

Penyaluran kredit diharapkan tetap selektif guna menjaga Loan to Deposit Ratio (LDR) pada level yang optimal.