- CMNP surati KY minta pengawasan ketat sidang putusan gugatan Rp119 T terhadap Hary Tanoe.
- CMNP khawatir pemberitaan media terafiliasi tergugat pengaruhi objektivitas Majelis Hakim.
- Desakan agar hakim PN Jakpus patuh pada kode etik dan bebas dari intervensi pihak luar.
Suara.com - PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) mengambil langkah tegas jelang sidang putusan gugatan perdata raksasa senilai Rp119 triliun melawan Hary Tanoesoedibjo dan MNC Group.
Emiten jalan tol milik Jusuf Hamka ini secara resmi menyurati Komisi Yudisial (KY) untuk meminta pengawasan ketat demi menjaga integritas pengadilan.
Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran CMNP terhadap potensi intervensi opini melalui pemberitaan media yang dianggap menyesatkan (misleading). Surat bernomor 226 DHU.HK.03/1V/2026 tersebut ditandatangani langsung oleh Direktur Utama CMNP, Arief Budhy Hardono, dan dilayangkan tepat sehari sebelum sidang putusan yang dijadwalkan pada Rabu (22/4/2026).
"Demi menjaga marwah serta mempertahankan wibawa peradilan yang senantiasa menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, kami memohon kepada Bapak Ketua KY untuk memberikan perlindungan dan pengawasan secara ketat jalannya pemeriksaan perkara sampai pengambilan keputusan," tulis manajemen CMNP dalam suratnya, Selasa (21/4/2026).
Pihak CMNP menengarai adanya upaya penggiringan opini melalui jaringan media yang terafiliasi dengan pihak tergugat. Mereka khawatir, narasi-narasi tersebut dapat mengaburkan objektivitas Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 142/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. tersebut.
"Kami kuatir adanya pemberitaan di beberapa media yang bersifat menyesatkan dan patut diduga terafiliasi dengan jaringan media milik Hary Tanoesoedibjo, yang dapat mempengaruhi independensi Majelis Hakim," lanjut pernyataan dalam surat tersebut.
CMNP menilai peran KY sebagai lembaga pengawas eksternal sangat krusial. Tekanan informasi yang masif dianggap sebagai tantangan bagi hakim untuk tetap teguh pada kode etik peradilan.
Dalam surat yang juga ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Law Firm Lucas and Partners ini, CMNP menekankan pentingnya penerapan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Perusahaan berharap putusan besok murni didasarkan pada fakta hukum dan prinsip imparsialitas, tanpa terintervensi oleh kekuatan media maupun pihak manapun.
"Kami ingin melihat proses hukum yang jujur dan adil tanpa adanya intervensi," tegas pihak CMNP. Kini, mata publik tertuju pada PN Jakarta Pusat untuk melihat apakah gugatan fantastis bernilai ratusan triliun ini akan dikabulkan atau sebaliknya.
TERPOPULER
