Rupiah Tembus Rp17.310, Sinyal Bahaya Ekonomi Lebih Buruk dari Krisis 1998?

Suara.com - Saat kurs rupiah menembus Rp17.310 per dolar Amerika Serikat pada Kamis (23/4/2026), pasar keuangan Indonesia sebenarnya sedang mencatatkan babak baru dalam sejarah panjang kerentanan mata uangnya.

Bukan hanya rekor terburuk sepanjang masa yang ditorehkan hari ini — melainkan sinyal bahwa tekanan struktural dan guncangan eksternal sedang bergerak dalam arah yang sama, dan pada waktu yang bersamaan pula.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan sekadar "seberapa dalam rupiah jatuh?" melainkan "mengapa ini terjadi lagi, dan apa bedanya dengan episode-episode sebelumnya?"

Hingga pukul 09.35 WIB, kurs rupiah di pasar spot sudah bergerak ke level Rp17.310 per dolar AS, melemah sekitar 0,74 persen dari penutupan sehari sebelumnya di Rp17.181. Pelemahan ini menempatkan rupiah sebagai mata uang dengan depresiasi terdalam di seluruh kawasan Asia pada hari yang sama.

Pada sesi siang, tekanan berlanjut. Pukul 13.32 WIB, kurs rupiah tercatat di posisi Rp17.304 — melemah 123 poin atau 0,72 persen dari penutupan sebelumnya. Secara year-to-date, Bank Indonesia mencatat pelemahan rupiah telah mencapai 3,54 persen sejak awal 2026.

Untuk memahami betapa beratnya angka ini, perlu ditarik garis perbandingan. Target kurs rupiah yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah Rp16.500 per dolar AS.

Artinya, rupiah saat ini sudah meleset sekitar Rp800 dari asumsi makro pemerintah — selisih yang memiliki implikasi fiskal sangat serius, khususnya dalam perhitungan subsidi dan kewajiban utang luar negeri berdenominasi dolar.

Geopolitik sebagai Variabel Dominan

Pelemahan rupiah tidak berawal dari dalam negeri. Pemicu paling langsung datang dari kegagalan perundingan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran yang difasilitasi Pakistan pada pekan ini.

Menurut pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi, Iran menolak hadir dalam negosiasi tersebut setelah AS dianggap telah melanggar prinsip gencatan senjata — yakni dengan melakukan penangkapan terhadap kapal tanker Iran yang melintas di Selat Hormuz.

Dua syarat yang diajukan AS — larangan Iran mengenakan tarif atas Selat Hormuz dan penghentian serta pengalihan program pengayaan uranium ke tangan Amerika — dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Iran yang tidak bisa diterima begitu saja oleh Teheran.

Selat Hormuz bukan sekadar nama di peta. Sekitar 20 persen dari seluruh pasokan minyak dunia melintas melalui jalur sempit di antara Iran dan Oman itu setiap harinya (U.S. Energy Information Administration, 2024). Ketika jalur ini terancam, harga energi global bereaksi sangat cepat.

Harga minyak Brent pada hari ini menyentuh 103 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 98 dolar AS per barel — jauh melampaui asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok 70 dolar AS per barel dengan batas atas 92 dolar AS per barel.

Lonjakan harga minyak ini langsung menghantam neraca Indonesia. Sebagai negara yang bergantung pada impor minyak mentah dengan kebutuhan harian sekitar 2,1 juta barel — sementara produksi domestik hanya mampu menutup sekitar 600 ribu barel per hari — setiap kenaikan harga minyak 10 dolar AS per barel secara teoritis menambah beban impor minyak Indonesia hingga ratusan triliun rupiah per tahun.

Di atas itu, kapal tanker milik Pertamina dilaporkan belum bisa keluar dari kawasan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik.

Subsidi Menjadi Bumerang Fiskal

Di balik tekanan eksternal, ada dilema kebijakan domestik yang tidak kalah krusial. Pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya pada segmen Pertamax Turbo dan BBM non-subsidi, sementara Pertalite sebagai BBM bersubsidi dibiarkan tidak bergerak.

Keputusan ini bisa dipahami dari sudut pandang sosial-politik — kenaikan harga Pertalite akan berdampak langsung pada daya beli kelompok menengah ke bawah yang sangat luas.

Namun dari sisi fiskal, pilihan ini punya harga yang mahal. Ketika harga pasar minyak melonjak sementara harga jual Pertalite dipertahankan, selisihnya harus ditanggung oleh anggaran negara dalam bentuk subsidi yang membengkak.

Akibatnya, pemerintah harus mencari kompensasi dari pos anggaran kementerian lain, yang pada gilirannya berpotensi memperlebar defisit APBN.

Ibrahim Assuaibi memperkirakan, jika kondisi ini berlanjut tanpa intervensi yang efektif, kurs rupiah berpotensi menembus level Rp17.400 per dolar AS pada akhir April 2026.

Rekor Pelemahan Rupiah dari Waktu ke Waktu

Untuk mengukur seberapa serius situasi ini, menelusuri sejarah pelemahan rupiah secara kronologis menjadi penting — bukan untuk dramatisasi, melainkan untuk membaca pola dan memetakan konteks.

Episode Pertama: Krisis Moneter 1997–1998. Ini adalah momen paling traumatik dalam sejarah rupiah modern. Pada Agustus–Oktober 1997, kurs bergerak dari kisaran Rp2.500 per dolar AS melewati Rp3.000 — mendorong Bank Indonesia meninggalkan sistem managed floating karena cadangan devisa tidak lagi cukup untuk mempertahankan intervensi. Pemerintah akhirnya meminta bantuan IMF, yang perjanjian awalnya ditandatangani 31 Oktober 1997. Fase paling dalam terjadi pada Mei–Juni 1998, ketika rupiah menyentuh Rp15.200 dalam penutupan dan sempat menyentuh Rp16.800 secara intraday — dipicu kombinasi mematikan antara krisis ekonomi, kerusuhan sosial pasca-penembakan mahasiswa Trisakti, dan jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 21 Mei 1998.

Episode Kedua: Gejolak Politik Era Reformasi, April 2001. Ketegangan antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan MPR — yang berujung pada rencana sidang istimewa pemakzulan — mendorong kurs ke kisaran Rp10.500–Rp12.000 per dolar AS. Hubungan yang memburuk dengan IMF, akibat lambannya reformasi ekonomi, memperparah sentimen pasar.

Episode Ketiga: Krisis Finansial Global, Oktober–November 2008. Kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008 memicu kepanikan investor global yang memindahkan modal ke aset aman berbasis dolar. Rupiah yang sempat stabil di kisaran Rp9.000 per dolar merosot ke Rp12.100–Rp12.600 hanya dalam hitungan minggu.

Episode Keempat: Normalisasi The Fed dan Devaluasi Yuan, 2015. Kombinasi kebijakan moneter Bank Sentral AS yang semakin ketat dan devaluasi yuan China menciptakan tekanan ganda bagi rupiah. Hingga September 2015, rupiah sudah melemah 15,87 persen sepanjang tahun dan ditutup di Rp14.645 per dolar AS.

Episode Kelima: Gejolak Emerging Market, September–Oktober 2018. Krisis mata uang Turki dan Argentina memicu efek rambatan ke seluruh emerging market, mendorong rupiah ke Rp15.230 pada Oktober 2018.

Episode Keenam: Pandemi Covid-19, Maret 2020. Pengumuman kasus pertama di Indonesia dan antisipasi pembatasan aktivitas memicu pelarian modal asing secara masif. Rupiah anjlok 13,67 persen sepanjang Maret 2020 dan sempat menyentuh Rp16.550 — level terlemah sejak krisis 1998.

Episode Ketujuh: Suku Bunga The Fed Bertahan Tinggi, Juni 2024. Kebijakan higher for longer The Fed — dengan suku bunga di level 5,25–5,50 persen yang bertahan dari Juli 2023 hingga Agustus 2024 — mendorong penguatan dolar dan arus keluar modal dari emerging market. Rupiah menyentuh Rp16.400 pada Juni 2024.

Episode Kedelapan: Tarif Trump dan Volatilitas Global, April 2025. Pengumuman kebijakan tarif global agresif oleh Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 memicu gejolak pasar keuangan dunia. Pada 8 April 2025, rupiah ditutup di Rp16.850, dan sempat menyentuh Rp16.970 secara intraday pada 9 April 2025 — rekor terendah intraday saat itu.

Dari seluruh rentetan episode di atas, tekanan April 2026 memiliki karakteristik yang berbeda dan, dalam beberapa hal, lebih kompleks.

Tidak seperti 1997–1998 yang bersifat domestik-krisis, atau 2008 yang murni dipicu guncangan eksternal finansial, situasi saat ini merupakan akumulasi dari beberapa tekanan yang berjalan bersamaan: konflik geopolitik di Timur Tengah yang memengaruhi harga energi global, kebijakan fiskal domestik yang terjepit di antara keharusan menjaga daya beli dan keperluan menekan defisit, serta utang pemerintah yang mendekati jatuh tempo dalam volume signifikan.

Bank Indonesia, melalui Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti, menyatakan bahwa pergerakan rupiah masih sejalan dengan tren kawasan dan pihaknya akan terus meningkatkan intensitas intervensi — baik di pasar offshore (NDF), pasar domestik (spot dan DNDF), maupun melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. 

BI juga berencana memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter yang bersifat pro-market guna menjaga daya tarik aset domestik.

Pertanyaan yang tersisa adalah seberapa lama ruang intervensi itu bisa bertahan jika tekanan eksternal — khususnya dari kawasan Timur Tengah — tidak menunjukkan tanda mereda dalam waktu dekat.