Siapa Luky Alfirman yang Dicopot Purbaya Gegara Ceroboh Loloskan Anggaran Motor Listrik MBG?

Suara.com - Aroma kegagalan manajemen sistem di internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyeruak ke publik. Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka mengakui adanya "kebobolan" fatal dalam sistem penganggaran.

Hal ini terjadi usai Purbaya mencopot dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kemenkeu yakni Febrio Nathan Kacaribu dari posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal serta Luky Alfirman dari posisi Dirjen Anggaran.

Untuk Luky Alfirman, sumber Suara.com mengatakan salah satu penyebab pencopotan ini adalah karena dirinya disebut-sebut ceroboh dengan meloloskan anggaran untuk pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketika dikonfirmasi hal ini, Purbaya hanya senyum-senyum tipis. "Mungkin (karena hal itu). Anda tebak sendiri," kata Purbaya, Senin (11/5/2026).

Lolosnya anggaran pengadaan puluhan ribu motor listrik luput dari perhatian internal Kemenkeu. Purbaya sendiri mengklaim sudah menolak mentah-mentah usulan anggaran tersebut. Ironisnya, anggaran yang seharusnya diblokir justru "melenggang" keluar akibat adanya celah keamanan atau loophole pada perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

"Itu software dari Ditjen Anggaran, sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin. Ya kan kebobolan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN, jadi sudah saya tolak," ungkap Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (7/5/2026).

Insiden ini melempar sorotan tajam kepada Luky Alfirman, sosok yang saat itu bertanggung jawab penuh atas perencanaan dan pengelolaan APBN sebagai Dirjen Anggaran. Publik mempertanyakan bagaimana seorang birokrat senior dengan latar belakang pendidikan doktor ekonomi dari University of Colorado bisa kecolongan oleh "celah software" yang mengakibatkan pengadaan 21.801 unit motor listrik tetap berjalan.

Luky Alfirman sendiri bukanlah orang baru di Kemenkeu. Sejak bergabung pada 1995, ia memiliki rekam jejak mentereng, termasuk menjabat sebagai Chief of Staff Menteri Keuangan, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, hingga Dirjen Perimbangan Keuangan. Namun, karier panjangnya kini harus tercoreng oleh isu inefisiensi dan lemahnya pengawasan sistem di bawah kepemimpinannya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana tetap bergeming dan mengonfirmasi bahwa belasan ribu unit motor listrik telah dibeli untuk menunjang mobilitas operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025. Perbedaan sikap antara Menkeu yang menolak dan BGN yang tetap melakukan pengadaan menunjukkan adanya koordinasi yang buruk dan kegagalan sistem filtrasi anggaran di tubuh DJA yang selama ini dianggap sebagai "benteng" APBN.

Kini, meski Kemenkeu berjanji telah memperbaiki sistem agar tidak "kembali bocor", publik terlanjur melihat adanya celah dalam akuntabilitas belanja negara yang melibatkan pejabat setingkat eselon I.