- Presiden Prabowo Subianto dirumorkan akan mengumumkan pembentukan badan khusus pengelola ekspor komoditas strategis pada Rabu, 20 Mei 2026.
- Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan belum memberikan konfirmasi resmi mengenai detail skema pembentukan badan tersebut.
- Rumor pembentukan badan ekspor ini memicu kekhawatiran monopoli perdagangan dan menyebabkan penurunan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto dirumorkan akan membentuk Badan Khusus Ekspor sejumlah komoditas. Kabarnya, peresmian badan ini akan diumumkan Prabowo saat Pidato di Sidang paripurna besok (20/5).
Namun sayangnya, pemerintah masih irit bicara soal Badan Ekspor ini. Misalnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengklaim tidak mengetahui rencana tersebut.
"Wah, saya nggak tahu," ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Ia melanjutkan, ESDM juga belum mengetahui skema dari badan ekspor ini. Termasuk akan di bawah BPI Danantara.
"Nah, skemanya seperti apa? Saya belum update," tambah Tri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal rumor rencana pemerintah membentuk badan ekspor. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumumkan pembentukan badan khusus tersebut.
"Wah saya enggak tahu, nanti presiden ngomongin itu," kata Purbaya di Jakarta pada Selasa (19/5/2026).
Pemerintah dirumorkan akan membentuk badan ekspor yang khusus mengelola ekspor komoditas Indonesia. Rumor itu memantik kekhawatiran akan adanya monopoli dan memicu ambruknya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG dua hari terakhir.
Dalam rumor itu disebut badan ekspor komoditas akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta pada Rabu (20/2/2026) besok. Badan itu akan memegang kendali atas ekspor komoditas strategis Indonesia seperti batu bara, minyak kelapa sawit hingga barang tambang.
Nantinya seluruh perusahaan terkait di Indonesia harus menjual produk mereka ke badan ekspor. Belum ditentukan apakah badan ekspor tersebut akan berada di bawah Danantara atau tidak.
Dalam rumor tersebut diterangkan bahwa pembentukan badan ekspor berkaitan dengan upaya pemerintah menekan praktik under invoicing dalam aktivitas ekspor nasional.