Setelah Dijewer Dony Oskaria, PTPN Baru Bebaskan Kakek Mujiran

Suara.com - Manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN) akhirnya melepas Kakek Mujiran dari jeratan hukum. Pembebasan Kakek Mujiran ini setelah Kepala BP BUMN Dony Oskaria memberikan peringatan keras ke manajemen PTPN.

Adapun, pembebasan Kakek Mujiran Melalui mekanisme restorative justice (keadilan restoratif), penyelesaian kekeluargaan telah tercapai sehingga Kakek Mujiran kini telah bebas dari tuntutan hukum.

Manajemen PTPN I pun menjadikan momen kebebasan ini untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus dan mengambil tanggung jawab moral atas polemik yang sempat terjadi di ruang publik.

"Mewakili seluruh jajaran manajemen PTPN, kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Kakek Mujiran, keluarga, serta masyarakat luas. Meskipun itikad penyelesaian secara kekeluargaan ini telah diinisiasi sejak awal oleh induk perusahaan, PTPN I, kami mengakui bahwa dinamika informasi bergerak sangat cepat," kata Manajemen PTPN dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/5/2026).

"Kami memetik pelajaran berharga bahwa respons petugas di lapangan harus jauh lebih peka, tanggap, dan mutlak mengedepankan nilai kemanusiaan," jelas Manajemen PTPN dalam keterangan resminya, Senin (25/5).

PTPN mengklaim, sejak awal pendekatan restorative justice menjadi opsi dalam menangangi sengketa dengan masyarakat sekitar. Ini termasuk dalam kaitannya dengan kakek Mujiran. PTPN berdalih, proses restorative justice pun berjalan bersamaan dengan derasnya berita yang lebih dulu tersebar.

Sebelumnya, Dony Oskaria memberikan peringatan keras terhadap manajemen PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Hal ini setelah adanya kriminalisasi Kakek Mujiran di Lampung.

Kasus ini berhembus ke publik setelah Kakek Mujiran diproses hukum akibat mengambil sisa getah karet di area perkebunan milik PTPN.

Dony menilai, penyelesaian masalah hukum ini yang mengesampingkan nilai kemanusiaan tersebut dan mengingatkan seluruh jajaran BUMN mengenai hakikat berdirinya perusahaan negara.

"Saya mengecam keras tindakan pelaporan dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil, terlebih lagi kepada seorang lansia seperti Kakek Mujiran. BUMN ini adalah milik rakyat, dibangun dengan uang rakyat, dan diamanatkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Tidak boleh ada sedikit pun ruang bagi BUMN untuk bersikap arogan dan memperlakukan rakyat seperti itu," ujarnya di Jakarta, Minggu (24/5/2026).

Awal Mula Kasus

Semuanya bermula pada suatu subuh di bulan Februari 2026. Di tengah gelapnya perkebunan karet, Mujiran yang merupakan penyadap resmi perusahaan, mulai bekerja.

Namun, hari itu ada yang berbeda. Alih-alih menyetorkan seluruh hasil sadapannya, ia menyembunyikan sebagian getah tersebut di balik semak-semak.

Rencana itu terus ia ulangi hingga terkumpul dua karung plastik. Mujiran kemudian meminta bantuan Nur Wahid (Terdakwa I) untuk mengangkut barang tersebut menggunakan motor pada dini hari. Namun, langkah mereka terhenti oleh tim keamanan kebun.

Pihak PTPN kembali menemukan kembali 8 karung getah karet di semak-semak. Namun Mujiran dan Nur Wahid membantah. Mujiran mengaku hanya menyembunyikan dua karung getah karet saja.

Walau begitu, 10 karung berisi getah karet dengan berat total keseluruhan sekitar 550 kg dijadikan barang bukti. Penggelapan ini mengakibatkan PTPN I Regional VII Kebun Bergen Afdeling I mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.800.000.

Di balik pengakuan itu, terselip alasan yang menyayat hati. Mujiran mengaku melakukannya demi membeli beras. Istri dan cucunya sudah kelaparan di rumah.