Investasi Digital China di RI Makin Marak, Apa Untung dan Ruginya?

Suara.com - Arus digitalisasi yang makin kuat menuntut peningkatan akses digital bagi masyarakat Indonesia melalui infrastruktur dan perangkat terjangkau, seperti telepon pintar (smartphone) dan komputer. Masuknya investasi asing, khususnya dari Cina ke dalam ranah digital, dinilai menjadi potensi besar untuk mempercepat transformasi tersebut. Namun, pemerintah diimbau untuk tetap waspada terhadap risiko kerawanan akibat dominasi tersebut.

Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI), Johanes Herlijanto menegaskan, meningkatnya dominasi Cina dalam dunia digital di Indonesia berisiko menimbulkan ancaman bagi kedaulatan bangsa dalam aspek digital. Oleh karena itu, pemerintah diimbau untuk segera melakukan langkah mitigasi strategis.

"Pemerintah diimbau untuk meningkatkan diversifikasi rantai pasok, menghindari penguasaan infrastruktur vital oleh satu vendor atau satu negara, serta memanfaatkan diplomasi dengan beragam negara lain, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, untuk memastikan rantai pasok teknologi kita bersih dan kompetitif," ujar Johanes dalam seminar publik berjudul “Diplomasi Digital China di Asia Tenggara: Peluang dan Tantangan bagi Indonesia” di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Johanes, yang juga Dosen Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan, menambahkan bahwa pemerintah harus menggunakan otoritasnya untuk memaksa vendor asing tunduk pada yurisdiksi hukum Indonesia. Hal ini mencakup kepatuhan pada UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), kewajiban lokalisasi data untuk sektor strategis, serta audit keamanan yang transparan.

Dalam seminar yang dimoderatori oleh Sekretaris Umum FSI Muhammad Farid tersebut, Peneliti dari Australian Strategic Policy Institute (ASPI) Canberra, Gatra Priyandita, Ph.D, membeberkan kecanggihan program siber ofensif Cina. Menurut Gatra, Cina memiliki program siber ofensif paling canggih di dunia dengan fusi sipil-militer yang menghapus batas antara negara dan swasta.

Melalui program "Jalur Sutra Digital", Cina gencar menawarkan infrastruktur digital, konektivitas, dan pembangunan kapasitas ke negara berkembang, termasuk Asia Tenggara. Gatra menyebut siber ofensif ini bertujuan mengumpulkan intelijen strategis, akuisisi ekonomi, serta teknologi secara berkelanjutan di masa damai.

"Jalur Sutra Digital memunculkan kekhawatiran terkait ketergantungan teknologi, keamanan siber, dan pengaruh strategis China di Asia Tenggara. Infrastruktur yang dibangun bisa digunakan untuk memata-matai, menekan, dan dalam krisis, melumpuhkan sistem kritis kita," ungkap pakar lulusan Australian National University (ANU) tersebut.

Senada dengan Gatra, Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Nusa Putra, Profesor Teddy Mantoro, M.Sc., Ph.D, menekankan bahwa posisi strategis Indonesia dengan populasi digital dan pasar e-commerce serta fintech terbesar di ASEAN menjadikan RI target utama ekspansi digital Cina. Cina memang menawarkan peluang ekonomi, namun Indonesia harus cerdas mengelolanya.

"Peluang ekonomi hanya menjadi aset strategis bila Indonesia mengubah investasi asing menjadi kapasitas domestik, dan bukan menjadi ketergantungan infrastruktur," tegas Profesor Teddy. Ia mengingatkan adanya risiko pemindahan data strategis tanpa kontrol dan fragmentasi kawasan akibat persaingan teknologi antara Cina dan Amerika Serikat yang merambah ke domain kecerdasan buatan (AI) hingga arsitektur keamanan.

Sementara itu, pemerhati keamanan regional Brigadir Jenderal TNI (Purn) Victor P. Tobing, M.Si (Han), mengaitkan ekspansi digital ini dengan strategi perang klasik Sun Tzu, yakni memenangkan pertempuran tanpa bertarung. Ia mengingatkan pentingnya Indonesia bersikap tangkas (agile) dan bijaksana dalam menghitung kesenjangan kekuatan teknologi demi menjaga kepentingan nasional. Victor juga mengajak publik mencermati ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2030 yang kini berfokus pada prediksi rivalitas dan kegunaan ganda (dual-use) sipil-militer dari seluruh aktivitas digital di kawasan.