Mimpi Buruk bagi Pasar Modal RI, Investor Bisa Kabur Jika DSI Mendominasi

Suara.com - Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI bisa menjadi mimpi buruk bagi pasar modal Indonesia. Hal ini terjadi, jika DSI terlalu mengendalikan dan ikut campur dalam bisnis ekspor emiten-emiten,

Kiwoom Sekuritas Indonesia dalam risetnya menyebutkan, tantangan terbesar pada keberadaan DSI yaitu pada pelaksanaannya di lapangan.

Kekhawatiran muncul apabila DSI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administrasi dan pengawasan devisa, tetapi berkembang menjadi pengendali perdagangan komoditas.

"Jika DSI hanya berfungsi sebagai clearing house administratif dan monitoring devisa, pasar kemungkinan masih dapat beradaptasi. Namun apabila berkembang menjadi instrumen kontrol yang terlalu besar terhadap pricing, buyer, pembayaran, dan kontrak perdagangan komoditas, maka investor global dapat mulai melihat Indonesia bergerak terlalu jauh ke arah resource nationalism," ujar Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Liza Camelia Suryanata seperti dikutip, Selasa (2/6/2026).

Menurut Liza, pasar akan semakin risau jika intervensi DSI lebih agresif, seperti menjadi satu-satunya lembaga ekspor, mengendalikan harga komoditas, membatasi pembeli tertentu, hingga melakukan peninjauan ulang kontrak yang sudah berjalan secara agresif.

Jika terjadi hal tersebut, maka pelaku pasar diperkirakan akan mulai mempertanyakan sejumlah aspek penting, mulai dari transparansi mekanisme harga, tata kelola lembaga, potensi konflik kepentingan, hingga kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi perdagangan dan manajemen risiko.

Di sisi lain, kondisi pasar saat ini dinilai sedang berada dalam fase yang sensitif. Kiwoom mencatat arus keluar dana asing dari pasar modal Indonesia telah mencapai sekitar Rp 54,5 triliun hingga akhir Mei 2026.

Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah juga mengalami tekanan hingga menembus level di atas Rp 17.800 per dolar Amerika Serikat.

"Dalam situasi seperti ini, setiap perubahan kebijakan yang menyentuh langsung mekanisme bisnis emiten akan langsung diterjemahkan sebagai tambahan policy risk," tulis Kiwoom.

Meski demikian, Kiwoom menegaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu yang tengah disiapkan pemerintah bukan berarti kebijakan yang buruk. Dari perspektif negara, langkah tersebut memiliki dasar yang kuat untuk memperkuat devisa, meningkatkan transparansi ekspor, menutup potensi kebocoran ekonomi, serta mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.

"Kami melihat bahwa kebijakan ekspor satu pintu bukan otomatis kebijakan yang buruk. Dari sudut pandang negara, langkah ini memiliki logika yang kuat untuk memperkuat devisa, meningkatkan transparansi ekspor, menutup potensi kebocoran ekonomi, dan mendukung stabilitas Rupiah," kata Liza.

Kiwoom menilai dalam kondisi rupiah yang masih rentan dan arus modal asing yang belum kembali masuk secara signifikan, menjaga kepercayaan investor menjadi faktor yang tidak kalah penting dibandingkan upaya menjaga devisa negara.

"Pada akhirnya, market tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut dapat dieksekusi secara efisien tanpa menciptakan bottleneck baru bagi dunia usaha. Dalam kondisi Rupiah yang masih rapuh dan foreign flow yang masih negatif, menjaga kepercayaan investor akan sama pentingnya dengan menjaga devisa negara," pungkas Liza.