REGIONAL:
- Kemenhub memberlakukan kebijakan fuel surcharge hingga 50 persen dari tarif batas atas tiket ekonomi mulai 1 Juni 2026.
- Kebijakan ini diambil karena fluktuasi harga avtur yang signifikan guna menjaga keberlanjutan operasional maskapai penerbangan di Indonesia saat ini.
- Maskapai wajib mencantumkan biaya tambahan tersebut secara terpisah dari tarif dasar tiket agar transparan bagi seluruh calon penumpang.
Fuel Surcharge Wajib Dicantumkan di Tiket
Namun demikian, Pemerintah menegaskan bahwa biaya tambahan bahan bakar tidak boleh dimasukkan ke dalam tarif dasar penerbangan.
Sebaliknya, fuel surcharge wajib ditampilkan sebagai komponen terpisah dalam tiket sehingga penumpang dapat mengetahui secara transparan rincian biaya yang dibayarkan.
Selain itu, biaya tambahan tersebut juga belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Maskapai juga diwajibkan tetap menjaga kualitas layanan sesuai kelompok pelayanan masing-masing meskipun memberlakukan surcharge kepada penumpang.
TERPOPULER
