Sistem PT DSI Belum Teruji, Pelaku Usaha Batu Bara Cemas Jelang Evaluasi Perdana

Suara.com - Kebijakan baru ekspor batu bara melalui PT Diversifikasi Sumber Indonesia (DSI) mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Asosiasi Pemasok Batubara Indonesia (APBI) menilai akhir Agustus 2026 akan menjadi momen penentuan yang menguji apakah sistem baru tersebut benar-benar siap menopang aktivitas ekspor nasional atau justru memicu hambatan baru.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengungkapkan, dua bulan pertama implementasi kebijakan ini masih didominasi proses penyesuaian. Namun, ujian sesungguhnya baru akan terlihat ketika volume pelaporan ekspor meningkat menjelang akhir Agustus.

Menurutnya, perhatian pelaku usaha kini bukan lagi pada perdebatan soal arah kebijakan, melainkan risiko gangguan operasional apabila sistem digital yang menjadi tulang punggung pelaporan tidak mampu bekerja secara optimal.

"Kami melihat akhir Agustus sebagai periode krusial pertama. Di situlah akan terlihat apakah implementasi berjalan sesuai harapan atau justru masih banyak yang harus dibenahi," kata Gita, Kamis (18/6/2026).

Kekhawatiran tersebut muncul karena seluruh pelaku usaha kini diwajibkan melaporkan aktivitas ekspor melalui sistem yang dikelola PT DSI. Jika integrasi sistem tidak berjalan mulus, potensi keterlambatan administrasi hingga terganggunya proses ekspor dinilai bisa terjadi.

APBI menyoroti bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur digital yang menopang seluruh proses pelaporan. Sayangnya, hingga kini fokus utama PT DSI masih berada pada tahap pengembangan dan optimalisasi sistem.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah industri. Sebab, ketika volume laporan meningkat drastis dalam beberapa bulan ke depan, kapasitas sistem akan diuji secara nyata. Kegagalan integrasi berpotensi menciptakan bottleneck baru dalam rantai ekspor batu bara nasional.

APBI menilai evaluasi awal pada 1 September mendatang akan menjadi indikator penting apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi atau justru menambah beban administrasi bagi eksportir.

Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menilai belum ada kepastian PT Danantara Sumberdaya Investama (DSI) akan mengambil alih penuh aktivitas ekspor komoditas strategis, termasuk minyak sawit mentah (CPO), setelah masa transisi berakhir.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan kelanjutan peran PT DSI akan sangat bergantung pada kesiapan sistem yang tengah dibangun perusahaan tersebut. Karena itu, pelaku usaha masih menunggu hasil masa transisi sebelum implementasi penuh kebijakan dilakukan.

"Belum, belum tentu. Nanti dilihat di masa transisi ini kan mereka akan bangun platform. Kan harus ada platform. Gitu. Ya mereka apakah nanti sudah siap atau belum, nanti tergantung persiapan dari eh membangun platform itu, apakah mereka sudah siap atau belum, kan begitu," kata Eddy kepada Suara.com, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, selama masa transisi DSI masih fokus membangun platform yang akan menjadi tulang punggung pelaksanaan ekspor ke depan. Jika sistem tersebut belum siap, DSI berpotensi tetap menjalankan fungsi sebagai perantara atau intermediary hingga seluruh kebutuhan operasional terpenuhi.

"Jadi itu bisa jadi nanti mereka tetap sementara sebagai intermediary dulu, atau perantara. Nah, nanti sampai benar-benar DSI itu siap, kan gitu. Jadi tidak, mereka juga sangat mengerti, tidak akan  menyebabkan nanti terjadi masalah gitu loh. Sehingga mereka juga tidak terburu-buru gitu," ujarnya.

Eddy menuturkan kesiapan sistem menjadi faktor penting mengingat karakteristik perdagangan sawit berbeda dengan komoditas lain. Transaksi ekspor umumnya dilakukan jauh sebelum pengiriman barang sehingga membutuhkan sistem yang mampu mendukung proses bisnis secara cepat dan akurat.

Selain sistem, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan sebelum DSI mengambil peran lebih besar dalam aktivitas ekspor nasional.

"Iya, nanti kesiapan lah. Mungkin lebih, lebih ke arah sistem. Kan kesiapannya banyak nih. Kesiapan sistemnya, sumber daya manusianya," katanya.

Meski demikian, GAPKI menegaskan tidak menolak kebijakan pemerintah terkait pembentukan PT DSI. Organisasi tersebut mendukung upaya peningkatan transparansi transaksi ekspor selama implementasinya tidak mengganggu kelancaran perdagangan dan rantai pasok industri.

Menurut Eddy, pemerintah juga diyakini tidak akan memaksakan implementasi penuh apabila sistem yang dibutuhkan belum sepenuhnya siap digunakan.

"Kalau sistemnya belum selesai ya pasti tidak akan dipaksakan, itu saja," kata dia.