Sosok Aisyah Zakkiyah, Komisaris BUMN Viral Diduga Keluarga Menteri PU

Suara.com - Media sosial, khususnya platform Threads, tengah diramaikan perbincangan hangat seputar penunjukan sosok Aisyah Zakkiyah sebagai bagian dari dewan pengawas perusahaan pelat merah.

Keputusan pengangkatan Aisyah menjadi Komisaris PT PP (Persero) Tbk (PTPP) tersebut memicu polemik lantaran sang mantan Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) itu dikabarkan memiliki hubungan kekerabatan dengan Menteri PU, Dody Hanggodo.

Pengesahan posisi baru Aisyah ini sebenarnya telah diketok palu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) Tahun Buku 2025.

Agenda krusial perseroan tersebut diselenggarakan di Kantor Pusat PTPP, Jakarta, pada Selasa (19/05/2026) lalu. Kehadirannya di jajaran pengawas resmi menggeser posisi Ernadhi Sudarmanto yang purna tugas dengan hormat.

Meski pengesahannya sudah berlalu beberapa bulan, isu ini baru meledak dan memicu sentimen negatif warganet pada Jumat (10/7/2026).

Sebuah unggahan yang memantik diskusi luas datang dari akun Threads @jefr****64. Ia secara terbuka mempertanyakan legitimasi penunjukan tersebut sekaligus menyentil dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

"Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan memuluskan jalan keponakannya, Aisyah Zakkiyah, mulai dari tenaga ahli kementerian hingga menduduki kursi komisaris PT PP. Hal ini sangat janggal karena yang bersangkutan nihil rekam jejak di sektor konstruksi," papar akun tersebut seraya menautkan akun resmi kementerian terkait.

Meski demikian, belum dapat dipastikan kebenaran dari tudingan ini.

Kritik bernada sarkasme juga membanjiri lini masa. Publik membandingkan betapa terjalnya tantangan generasi Z (Gen-Z) dalam mencari lapangan pekerjaan, kontras dengan kemudahan "jalur ekspres" yang dinikmati Aisyah.

"Sulitnya mencari nafkah bagi jutaan Gen-Z sungguh tak sebanding jika Anda memiliki paman seorang menteri. Talenta mudanya pasti begitu luar biasa hingga bisa merangkap jabatan elite sekaligus," sindir pengguna dengan nama akun Fat****qu.

Komentar lain dari @t***arg menyoroti kecepatan akselerasi karier Aisyah, "Dari posisi sales, lompat jadi direktur, lalu tenaga ahli. Tolong bagikan cheat-nya, Mba."

Rekam Jejak Aisyah Zakkiyah

Menjawab rasa penasaran publik, latar belakang pendidikan dan karier Aisyah sebenarnya lebih banyak beririsan dengan ranah sains, komunikasi, dan teknologi informasi (ICT), alih-alih teknik sipil atau manajemen proyek infrastruktur.

Sebelum bersinggungan dengan dunia birokrasi, Aisyah menghabiskan waktunya di korporasi swasta. Ia pernah menduduki posisi Sales Division Team Leader di PT Toyota Tsusho Systems Indonesia (2023–2024), sebelum berpindah ke PT Lumintoo Sukses Incomso sebagai Director and Strategic Planner (2024–2025).

Lompatan terbesarnya terjadi pada 2025 ketika ia ditarik masuk ke lingkaran pemerintahan sebagai Tenaga Ahli Menteri PU Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara, sebelum akhirnya mendarat di kursi empuk Dewan Komisaris PT PP.

Formasi Baru Nakhoda PT PP

Restrukturisasi manajemen yang disetujui pemegang saham tidak hanya menempatkan Aisyah di jajaran pengawas. RUPS Tahunan tersebut juga menetapkan perombakan menyeluruh pada tubuh dewan direksi dan komisaris guna menavigasi bisnis perseroan ke depan.

Berikut adalah susunan lengkap dewan pengawas dan direksi PT PP (Persero) Tbk hasil RUPS Tahun Buku 2025:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen: Dhony Rahajoe
Komisaris Independen: Tjia Marwan
Komisaris Independen: Ain Rika Armina
Komisaris: Setya Nugraha
Komisaris: Aisyah Zakiyyah
Komisaris: Giri Suprapdiono

Dewan Direksi:

Direktur Utama: Novel Arsyad
Direktur Keuangan: Faizal Rahmad
Direktur Manajemen Risiko dan Legal: Tommy Wiranata A
Direktur Strategi Korporasi dan HCM: I Gede Upeksa Negara
Direktur Operasi Bidang Infrastruktur: Yul Ari Pramuraharjo
Direktur Operasi Bidang Gedung: Yuyus Juarsa

Disclaimer: Pemberitaan dan seluruh materi informasi yang tersaji dalam artikel ini disusun murni untuk kepentingan penyampaian informasi jurnalistik kepada publik. Isi artikel ini tidak dimaksudkan untuk menggiring opini, membuat tuduhan tanpa bukti sah, maupun menyudutkan pihak tertentu atas hal negatif yang belum terbukti secara hukum. Redaksi sangat mengimbau pembaca untuk bersikap bijak, serta menunggu proses klarifikasi maupun pernyataan resmi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait guna memperoleh gambaran fakta yang jernih dan utuh.