REGIONAL:
- Ade Ginanjar menolak usulan pemeriksaan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait pengadaan batu bara karena dianggap bermuatan politis.
- Kementerian ESDM sedang melakukan pembenahan sistem tata kelola pertambangan untuk menjamin pasokan energi nasional secara transparan dan akuntabel.
- Ade mendukung pemberian sanksi tegas kepada perusahaan tambang yang melanggar aturan demi menjaga ketahanan energi serta investasi.
Ia juga menyarankan agar kementerian menggunakan kewenangan regulasinya untuk memblokir pengajuan RKAB tahunan bagi perusahaan yang tidak menunjukkan komitmen dalam pembangunan infrastruktur penunjang, seperti jalan khusus angkutan batu bara atau hauling road.
Hal ini dinilai penting untuk mengurangi konflik sosial dan kerusakan jalan nasional yang sering dialami masyarakat di daerah penghasil tambang.
Sinergi Lintas Sektoral dan Pembangunan Infrastruktur
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, Ade melihat adanya kaitan erat antara tata kelola batu bara dengan kelancaran distribusi logistik nasional.
Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara Kementerian ESDM dengan kementerian terkait lainnya, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Salah satu fokus yang disoroti adalah penegakan aturan Over Dimension Over Loading (ODOL). Ade menilai, sinkronisasi pengawasan distribusi batu bara di jembatan timbang maupun pelabuhan bongkar muat sangat krusial agar distribusi logistik berjalan tertib, aman, dan efisien.
Untuk memperkuat implementasi program DMO, Ade menyatakan kesiapannya untuk mendorong percepatan anggaran pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pengerukan alur sungai.
“Distribusi batu bara menuju PLTU milik PLN penting diarahkan supaya optimal, yakni melalui jalur perairan atau barging. Itu untuk mengurangi beban jalan nasional serta efisiensi distribusi," kata dia.
Menjaga Kepercayaan Investor di Tengah Polemik
Di tengah memanasnya suhu politik menjelang pergantian kepemimpinan nasional, Ade mengingatkan bahwa stabilitas dunia usaha adalah prioritas yang tidak boleh dikesampingkan.
Ia khawatir, jika polemik mengenai sektor energi terus digoreng menjadi konsumsi politik, hal itu akan menurunkan kepercayaan investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
Menurutnya, pembenahan sistem secara menyeluruh jauh lebih penting daripada sekadar melontarkan tudingan tanpa dasar data yang kuat.
Kerja sama antarlembaga dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama dalam memperkuat kedaulatan energi bangsa.
“Kita saat ini butuh pembenahan sistem secara total, serta kolaborasi antarlembaga guna menguatkan tata kelola energi nasional. Jangan sampai polemik politik malajh mengganggu upaya pemerintah menjaga ketahanan energi serta kepastian investasi sektor pertambangan," tegas Ade Ginanjar.
TERPOPULER