REGIONAL:
- Pemerintah mengusulkan insentif pajak nol persen selama 50 tahun bagi pelaku usaha di Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII.
- Kebijakan ini bertujuan menarik investor nasional dan internasional agar menanamkan modal pada berbagai sektor jasa keuangan strategis.
- Kawasan tersebut akan menerapkan sistem hukum common law dan menyediakan pengadilan sengketa bisnis berstandar internasional bagi investor.
Suara.com - Pemerintah mengusulkan pemberian insentif pajak sebesar 0 persen kepada pelaku usaha di wilayah Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang dapat berlaku hingga 50 tahun, demikian disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Meski demikian menurut Misbakhun pribadi, insentif penghapusan Pajak Penghasilan (PPh) itu sebaiknya diberikan selama PFII ada sehingga investor akan lebih tertarik.
“Pajak sebesar 0 persen, pemerintah akan memberikan itu sampai 50 tahun. Kalau pendapat saya pribadi, seharusnya melekat selama PFII ada. Tapi pemerintah menginginkannya 50 tahun. Namun, 50 tahun itu oke, karena kita melihat perkembangan 50 tahun ke depan akan seperti apa,” kata Misbakhun dalam acara Investment Forum 2026 di BEI, Jakarta, Rabu.
Menurut Misbakhun, kebijakan tersebut diharapkan dapat menarik kembali investor Indonesia yang selama ini menempatkan special purpose vehicle (SPV) di berbagai yurisdiksi luar negeri. Kawasan PFII juga diharapkan menjadi kawasan enclave yang memiliki daya tarik tersendiri bagi investor.
Ia mencontohkan pusat keuangan di negara lain yang lebih banyak menawarkan investasi pada portofolio surat berharga. Namun, Indonesia melalui PFII dapat menawarkan pilihan yang lebih luas, mulai dari aset di pasar modal hingga investasi di sektor riil.
Selain insentif pajak, ungkap Misbakhun, pemerintah juga menyiapkan berbagai kemudahan lain bagi pelaku usaha di PFII seperti kepastian hukum hingga tata kelola pengawasan yang lebih sederhana tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.
Di kawasan PFII, pelaku usaha nantinya dapat mendirikan investment bank, bank umum, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga berbagai jenis usaha jasa keuangan lainnya.
“Termasuk di dalamnya nanti akan ada family office,” kata dia.
Misbakhun juga meyakini hampir seluruh bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan mendirikan investment bank di kawasan tersebut.
“Kita berikan, mau yang konvensional boleh, syariah boleh. Tapi yang utama adalah berkontribusi terhadap perekonomian nasional kita. Asuransi, dana pensiun, usaha-usaha yang lain silakan didirikan di sana sebagai sebuah tawaran yang lebih kuat. Untuk apa? Untuk memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional,” kata dia.
Selain itu, Misbakhun mengungkapkan bahwa sistem common law direncanakan untuk bisa diterapkan di kawasan PFII. Nantinya, terdapat business dispute settlement court yang menggunakan sistem common law untuk menyelesaikan sengketa bisnis.
Melalui sistem common law tersebut, para pelaku usaha dapat memilih pengadilan di PFII sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.
“Hakimnya pun akan kita berikan hakim dengan reputasi internasional. Jadi diberi kesempatan kepada orang-orang yang mempunyai pengalaman dan reputasi internasional di bidang hukum untuk menjadi hakim di sana. Artinya apa? Mengikuti standar internasional,” kata Misbakhun.
TERPOPULER
