Antre Solar Berujung Maut, Kenapa BBM Langka di Sumatra?

Suara.com - Amri berangkat dalam keadaan sehat. Sopir truk berusia 50 tahun asal Banyuasin, Sumatra Selatan, itu pamit pagi hari untuk satu urusan yang belakangan menjadi rutinitas melelahkan bagi jutaan warga Sumatra: mengantre solar.

Ia masuk barisan panjang di sebuah SPBU di Kecamatan Sembawa sejak pagi. Menjelang tengah hari, 29 Juni 2026, ia ditemukan tak bernyawa di balik kemudi truknya.

Polisi menduga Amri meninggal dunia karena kelelahan saat antre BBM.

Kematian Amri bukan berita duka semata. Apa yang menimpa Amri adalah alarm paling keras dari sebuah krisis yang, hingga artikel ini disusun, belum juga menemukan titik terang soal siapa yang bertanggung jawab.

Untuk memahami mengapa seorang sopir bisa meninggal di tengah antrean bahan bakar di negeri yang mengeklaim pasokannya "lebih dari cukup", kita perlu menelusuri akarnya—dan akar itu ternyata berlapis-lapis.

Pola yang Terus Berulang

Penyebab krisis BBM Sumatra pada Juli 2026 layak disebut persoalan struktural, bukan kecelakaan musiman, adalah pengulangannya. Dalam kurun kurang dari setahun, Sumatra Utara saja mengalami setidaknya tiga gelombang kelangkaan dengan pemicu berbeda tetapi berujung sama.

Anggota Komisi E DPRD Sumut Dameria Pangaribuan mencatat gelombang pertama pecah pada November 2025, ketika gelombang tinggi di Pelabuhan Belawan menghambat bongkar muat kapal tanker. Gelombang kedua datang Maret 2026, dipicu panic buying akibat kekhawatiran konflik Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz.

Kemudian sejak Mei 2026, kelangkaan solar meluas hampir ke seluruh Sumatra—dari Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Lampung, hingga Aceh.

Ombudsman RI Perwakilan Sumsel bahkan menegaskan persoalan ini "berulang setiap tahun", sembari mempertanyakan efektivitas antisipasi pemerintah dan Pertamina selama ini. Ketika sebuah masalah kembali dengan wajah yang nyaris identik, akar penyebabnya biasanya tidak terletak pada satu insiden, melainkan pada sistem yang menopangnya.

Akar Pertama: Kuota Dipangkas, Jurang Harga Melebar

Titik awal yang paling terukur adalah kebijakan kuota. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada 27 Januari 2026, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menetapkan kuota BBM subsidi nasional 2026 yang justru menyusut: Pertalite dipangkas 6,28 persen (dari 31,23 juta menjadi 29,27 juta kiloliter), dan solar subsidi turun 1,32 persen. Di tingkat daerah, ketimpangannya jauh lebih tajam.

Sumatra Selatan mengusulkan kuota solar sekitar 2,8 juta kiloliter, tetapi yang disetujui hanya sekitar 630 ribu kiloliter—kurang dari seperempat kebutuhan yang diajukan.

Di atas kuota yang menciut itu, datang pemicu kedua: kenaikan harga. Per 10 Juni 2026, Pertamax (RON 92) naik hampir Rp4.000 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertalite tetap Rp10.000 dan Biosolar tetap Rp6.800.

Jurang harga yang melebar antara BBM nonsubsidi dan subsidi menciptakan efek konsumen yang biasa memakai Pertamax berbondong-bondong pindah ke Pertalite dan solar subsidi. Kuota yang sudah dipangkas pun terkuras lebih cepat.

Laporan International Institute for Sustainable Development (IISD) berjudul One Fuel, Two Prices (2016) sudah lama menjelaskan bahwa sistem dua harga (dual pricing) secara sistematis melahirkan tiga penyakit: penargetan yang buruk (BBM murah dinikmati yang tak berhak), pasar gelap (karena ada insentif finansial untuk mengakali sistem), dan kelangkaan (karena kuota habis oleh dua sebab sebelumnya).

Semakin lebar selisih harga, semakin besar dorongan untuk bermigrasi dan menyelewengkan. 

Akar Kedua: Solar Subsidi yang "Menguap" ke Tambang dan Industri

Jika kuota bocor, ke mana perginya? Salah satu jawabannya menunjuk pada penyalahgunaan.

Kepala Dinas ESDM Sumatra Barat Helmi Heriyanto secara terbuka menyebut penimbunan solar untuk Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sebagai penyebab utama kelangkaan di wilayahnya, dengan dugaan penyelewengan mencapai sekitar 150 kiloliter per hari dan tujuh kabupaten masuk kategori rawan.

Sepanjang 2025 hingga 2026, aparat kepolisian di berbagai daerah—Polda Sumut, Polda Sumbar, hingga Polda Jambi—membongkar sejumlah kasus penyelundupan solar subsidi yang dialihkan untuk tambang ilegal dan perkebunan sawit.

Di Sumatra Selatan, Gubernur Herman Deru bahkan menduga adanya penyalahgunaan barcode MyPertamina dan praktik sindikat di tingkat distribusi—meski dugaan ini hingga kini belum dibuktikan lewat penetapan hukum.

Kebocoran subsidi adalah pola yang terdokumentasi dan masuk akal secara ekonomi, tetapi seberapa besar kontribusinya terhadap krisis Juli 2026 belum ada yang bisa memastikan dengan angka.

Akar Ketiga: "Last Mile" yang Runtuh di Medan

Pada puncak krisis pertengahan Juli, sorotan tertuju pada mata rantai terakhir distribusi—perjalanan BBM dari terminal ke SPBU. 

Namun, penjelasan resmi justru saling bertabrakan. Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menyatakan persoalannya bukan kelangkaan, melainkan gangguan distribusi akibat "pemberhentian massal" sopir mobil tangki.

"Yang saya sampaikan dari hasil koordinasi dengan pihak Pertamina itu bukan kelangkaan BBM-nya. Tapi pengemudi yang antar BBM-nya terjadi pemberhentian massal," ujar Bobby, 14 Juli 2026.

Ia menyebutnya urusan internal Pertamina dengan vendornya, dan mengerahkan personel TNI-Polri sebagai sopir pengganti.

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memberikan versi berbeda. Juru bicaranya, Fahrougi Andriani Sumampouw, awalnya mengaitkan antrean dengan lonjakan konsumsi pasca libur sekolah yang menuntut penyesuaian kapasitas dan ritase mobil tangki.

Perusahaan membantah adanya PHK massal maupun mogok kerja; Executive General Manager Sunardi menegaskan yang terjadi adalah "pembinaan dan penyesuaian" terhadap sopir yang kurang perform, bukan pemogokan.

DPR menambah lapisan lain. Saat inspeksi mendadak di Deli Serdang pada 15 Juli, anggota Komisi XII Ade Jona Prasetyo mengungkap temuan dugaan 125 sopir tangki "curang". 

Polda Sumut, lewat Karo Ops Kombes Dwi Tunggal Jaladri, mengonfirmasi adanya penyusutan volume BBM antara titik pemberangkatan dan titik tiba di SPBU—indikasi praktik "kencing di jalan"—namun menegaskan belum ada laporan pidana resmi sehingga penyelidikan belum bisa berjalan.

Sementara itu, video viral di media sosial yang mengeklaim para sopir mogok karena hak dan gaji belum dibayar vendor semakin memanaskan isu ini. Namun setelah ditelusuri, video itu ternyata konten lama yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi soal iuran dana pensiun (DPLK), bukan aksi mogok. Klaim gaji belum dibayar itu, hingga kini, tidak terverifikasi.

Vendor yang dimaksud adalah PT Elnusa Petrofin, mitra transportir resmi Pertamina. Menariknya, nama Elnusa justru muncul dari pernyataan Gubernur, DPR, dan TNI—bukan dari Pertamina, yang dalam keterangan resminya konsisten hanya menyebut "mitra transportir" secara umum.

Ketika "Stok Aman" Tak Sampai ke Tangan Rakyat

Di tengah kesimpangsiuran itu, pemerintah pusat memilih menenangkan. "Stok aman, lebih dari cukup," kata Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Kompleks Parlemen, 16 Juli 2026, sembari mengakui hambatan berada pada distribusi dari terminal ke SPBU, bukan pada ketersediaan di terminal.

Namun klaim di atas kertas itu berbenturan keras dengan realitas jalanan. Di Aceh Tamiang, Pertalite eceran diklaim menembus Rp25 ribu per botol—hampir dua kali lipat harga normal. Bus lintas Sumatra antre hingga menginap belasan jam.

Perjalanan truk logistik Medan-Jakarta yang biasanya lima hari membengkak menjadi sepuluh hari, yang sangat berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ombudsman RI bahkan menemukan bahwa perbaikan lima tangki penyimpanan sempat memangkas kapasitas terminal Sumatra Utara dari 135 ribu menjadi hanya 90 ribu kiloliter.

Lalu, Siapa yang Salah?

Sebab pastinya masih menggantung, apakah biang utamanya kebijakan kuota yang tak realistis, sindikat penyelewengan, sengketa sopir dengan vendor, atau kombinasi ketiganya yang menumpuk pada waktu yang sama.

Krisis BBM Sumatra 2026, pada akhirnya, bukan tentang satu kesalahan, melainkan tentang sebuah sistem yang berulang kali gagal di titik yang sama—dan setiap kali gagal, yang menanggung ongkos paling mahal adalah rakyat kecil.

Pertanyaan yang tersisa bukan lagi sekadar "stok cukup atau tidak", melainkan: berapa lama lagi rakyat harus mengantre sebelum akar persoalan ini benar-benar dicabut, bukan sekadar ditutupi dengan bantahan?