Santunan Korban Motor Tembus Rp1,79 T, Penguatan Standar Keselamatan Dinilai Mendesak

Suara.com - Sepeda motor masih menjadi moda transportasi yang menyumbang korban kecelakaan lalu lintas terbanyak di Indonesia. Sehingga, perlu adanya penguatan standar keselamatan kendaraan guna menekan angka fatalitas di jalan raya.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan, upaya perlindungan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui penyaluran santunan setelah kecelakaan terjadi. Menurutnya, langkah pencegahan sejak awal justru menjadi kunci untuk mengurangi korban kecelakaan.

"Karena kami yang berada di ujung penanggungan risiko, kami paling memahami dampak akhir dari setiap kecelakaan, dan itulah yang membuat kepentingan kami sepenuhnya sejalan dengan kepentingan masyarakat," ujar Awaluddin di Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Sepanjang 2025, Jasa Raharja menyalurkan santunan sebesar Rp3,22 triliun kepada 153.141 korban kecelakaan lalu lintas atau meningkat 3,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, kecelakaan yang melibatkan kendaraan roda dua menjadi penyumbang terbesar. Nilai santunan untuk korban kecelakaan sepeda motor mencapai sekitar Rp1,79 triliun, terdiri atas Rp588,03 miliar bagi korban meninggal dunia dan Rp1,2 triliun untuk korban luka-luka.

Menurut Awaluddin, tingginya angka kecelakaan roda dua tidak terlepas dari posisi sepeda motor sebagai moda transportasi utama masyarakat Indonesia. Karena itu, persoalan keselamatan tidak bisa hanya dibebankan kepada perilaku pengendara semata.

Ia menilai faktor kualitas kendaraan, infrastruktur, hingga regulasi keselamatan juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat fatalitas kecelakaan.

"Kami sepakat bahwa standar kendaraan yang lebih baik bekerja pada titik yang paling menentukan, yaitu tingkat keparahan cedera. Sementara fitur perlindungan lainnya dapat menekan fatalitas pada momen kecelakaan yang tidak dapat dihindari," imbuh Awaluddin.

Ia menambahkan, berbagai negara telah membuktikan bahwa penerapan standar keselamatan kendaraan yang bersifat wajib mampu menurunkan angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas.

Indonesia sendiri dinilai telah memiliki pengalaman serupa melalui penerapan kewajiban penggunaan helm berstandar SNI. Ke depan, penguatan standar keselamatan kendaraan dapat diperluas, mulai dari peningkatan kualitas sistem pencahayaan hingga teknologi pengereman.

"Namun, arah kebijakan seperti itu akan kami dukung penuh," katanya.

Pandangan tersebut sejalan dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Menurutnya, tingginya risiko kecelakaan sepeda motor juga dipengaruhi oleh belum kuatnya regulasi mengenai standar keselamatan kendaraan.

Ia menilai kehadiran Indonesian Road Safety Rating (IDRS) merupakan langkah awal yang baik. Namun, efektivitasnya akan jauh lebih besar apabila dijadikan bagian dari regulasi nasional sehingga mampu mendorong peningkatan standar keselamatan kendaraan sekaligus memberikan informasi yang lebih jelas kepada konsumen.

Tanpa adanya aturan yang mengikat, penerapan standar keselamatan masih bergantung pada komitmen masing-masing produsen kendaraan.

"Kalau ada rating sejak awal, awareness ikut naik," ujar Agus.

Menurutnya, penguatan standar keselamatan kendaraan juga membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pengalaman implementasi kebijakan Zero ODOL menjadi contoh bahwa perubahan kebijakan keselamatan dapat berjalan ketika pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki komitmen yang sama.

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki modal pendukung berupa Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) yang menempatkan kendaraan berkeselamatan sebagai salah satu pilar utama, serta fasilitas pengujian kendaraan yang mengacu pada regulasi nasional dan standar internasional seperti United Nations Regulations (UNR).

Di sisi lain, Komisi V DPR RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan 2027 juga meminta agar program keselamatan transportasi menjadi salah satu prioritas melalui penguatan pengawasan, standar keselamatan, serta peningkatan pelayanan di seluruh moda transportasi.

Bagi Jasa Raharja, keberhasilan sistem keselamatan pada akhirnya tidak diukur dari besarnya santunan yang dibayarkan, melainkan dari semakin sedikit masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.