REGIONAL:
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menemui Kepala Badan Gizi Nasional untuk membahas anggaran program Makan Bergizi Gratis pada Juli 2026.
- Ketua Banggar DPR Said Abdullah memprediksi efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis tahun 2027 turun menjadi sekitar Rp174 triliun.
- Penyesuaian anggaran tersebut didasarkan pada perhitungan kebutuhan riil di lapangan serta penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun depan.
Hal ini dijawab Menkeu Purbaya usai mengetahui usulan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang memperkirakan efisiensi anggaran MBG menjadi Rp 174 triliun untuk tahun anggaran 2027.
"Untuk BGN, itu kami masih menunggu informasi dari Ketua BGN. Kalau enggak salah Kamis Jumat saya akan ketemu beliau untuk melihat seperti apa sih anggaran tahun ini maupun anggaran tahun depan," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2027 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Rabu (22/7/2026).
Soal anggaran MBG jadi Rp 174 triliun, Purbaya kembali menegaskan bahwa Kemenkeu bakal menunggu informasi resmi dari Kepala BGN.
"Jadi mengenai berapa, Rp 170 (triliun) segala macam itu kita masih tunggu," jelas dia.
Sebelumnya Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memprediksi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan jauh lebih kecil dari proyeksi awal.
Menurutnya, kebutuhan anggaran diperkirakan hanya sekitar Rp174 triliun setelah dilakukan sejumlah penyesuaian dan efisiensi. Said mengatakan angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan estimasi sebelumnya yang mencapai Rp268 triliun.
"Hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun," ujar Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Ia menjelaskan, proyeksi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program di lapangan. Salah satu sumber efisiensi berasal dari penyesuaian jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita," jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan agar pembahasan program MBG tidak hanya terpaku pada besarnya anggaran. Menurutnya, yang lebih penting adalah memastikan tata kelola berjalan baik dan kualitas makanan bergizi tetap terjaga.
"Yang penting menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," tegas Said.
Meski demikian, Said menegaskan angka tersebut masih berupa proyeksi. Pembahasan anggaran MBG 2027 masih akan dibahas bersama pemerintah sebelum ditetapkan dalam APBN. Ia menargetkan keputusan final mengenai besaran anggaran akan diambil pada September mendatang.
TERPOPULER