REGIONAL:
- Menkeu Purbaya diancam pengusaha lokal di Jakarta pada Juli 2026 akibat persaingan tidak adil perusahaan baja China.
- Sebanyak 40 perusahaan baja China menggelapkan pajak menggunakan transaksi tunai dengan potensi kerugian ratusan miliar rupiah.
- Pemerintah menindak tegas pelaku penyelewengan pajak dan sebagian perusahaan China kini mulai mendatangi Kantor Pajak.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku diancam para pengusaha lokal apabila tidak menyelesaikan masalah penyelewengan pajak yang dilakukan para perusahaan baja asal China.
Menkeu Purbaya menyebutkan kalau dirinya mendapatkan keluhan dari perusahaan baja domestik karena perusahaan China itu menciptakan persaingan yang tidak adil.
"Sehingga sebagian perusahaan baja domestik tadi ngancam saya. Kalau enggak dibetulin, saya akan lakuin juga beroperasi secara gelap seperti perusahaan Cina. Jadi saya pikir saya mesti bereskan itu," katanya saat konferensi pers APBN KiTa edisi Juli 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Rabu (22/7/2026).
Bendahara Negara menjelaskan bahwa belakangan ini dirinya sering blusukan ke perusahaan baja China lantaran adanya laporan terkait penyelewengan pajak, baik dari pengusaha lokal maupun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.
Modusnya, perusahaan baja China ini melakukan transaksi berbasis tunai (cash based) yang membuat laporan transaksi tidak tercatat penuh. Alhasil mereka bisa lolos dari penagihan, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).
"Jadi dia semuanya sebagian besar perdagangannya cash based. Jadi bayar pajaknya lebih rendah, PPN-nya lebih rendah karena di laporan lebih kecil dibanding yang sesungguhnya," beber dia.
Salah satu perusahaan baja China yang sempat didatangi Purbaya berlokasi di Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dalam temuannya, ia mendapatkan total ada 40 perusahaan baja China yang melakukan modus serupa.
"Saya nunggu mereka insaf apa enggak, ada 40 perusahaan seperti itu yang kita tahu, dan yang di Pulo Gadung sudah kelihatan tuh potensi pajaknya berapa," imbuhnya.
Purbaya menguraikan kalau perusahaan baja China di Pulo Gadung itu menunggak pajak dengan estimasi Rp 100-500 miliar selama beberapa tahun. Makanya ia mengejar lagi perusahaan baja yang tersisa untuk menghindari banyaknya kerugian negara.
"Dan bukan itu saja, dia menciptakan kompetisi tidak fair untuk perusahaan-perusahaan domestik yang bayarnya lebih jujur. Betulan lah. Semuanya bayar PPN segala macam," terang dia.
"Nah ini belum selesai, ini baru satu. Nanti ada beberapa lagi kalau mereka enggak insaf ya kita datangi lagi," ungkapnya lagi.
Setelah diultimatum, Purbaya mengklaim kalau beberapa perusahaan China sudah mendatangi Kantor Pajak. Namun ia akan terus mengecek seberapa akurat besaran pajaknya, mulai dari penggunaan listrik hingga jumlah transaksi impor.
"Dan kita punya ahli khusus auditor, perusahaan-perusahaan yang biasa dengan cara perusahaan-perusahaan China membohongi pemerintah. Jadi sekarang tidak akan bisa lagi terjadi itu," tegas Purbaya.
TERPOPULER
